Liputan6.com, Jakarta- Amerika Serikat (AS) pada Selasa (19/1) menyatakan bahwa China melakukan genosida terhadap masyarakat Uighur dan sebagian besar warga Muslim lainnya dari etnis tersebut.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, pada hari terakhirnya menjabar, secara dramatis meningkatkan tekanan atas penahanan kalangan minoritas di China.
Advertisement
"Saya yakin genosida ini sedang berlangsung, dan kami menyaksikan upaya sistematis untuk menghancurkan Uighur oleh negara-partai China," sebut Menlu Pompeo, seperti dikutip dari AFP, Rabu (20/1/2021).
"Kami tidak akan tinggal diam. Jika Partai Komunis China diizinkan untuk melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan pada rakyatnya sendiri, bayangkan apa yang akan berani dilakukan oleh dunia luar, dalam waktu yang tidak terlalu lama," tandasnya.
Menlu Pompeo juga mendesak semua badan internasional termasuk pengadilan untuk menangani kasus-kasus terkait tindakan China terhadap masyarakat Uighur dan menyuarakan keyakinan bahwa AS akan terus meningkatkan tekanan.
Diketahui bahwa beberapa kelompok HAM mempercayai setidaknya satu juta orang Uighur dan Muslim lainnya berada dalam penahanan dan kamp-kamp di wilayah barat Xinjiang.
Saksikan Video Berikut Ini:
Tekanan Joe Biden Terhadap Dugaan Kasus Genosida Muslim Uighur
Para saksi dan aktivis juga menuduh China secara paksa mengintegrasikan muslim Uighur ke dalam budaya mayoritas Han dengan menghapus kebudayaan Islam, termasuk dengan memaksa untuk mengkonsumsi daging babi dan meminum alkohol, yang keduanya merupakan larangan dari agama tersebut.
China telah membantah melakukan tindakan-tindakan itu, dan mengatakan bahwa kamp-kampnya adalah pusat pelatihan kejuruan yang dimaksudkan untuk mengurangi ekstremisme Islam.
Sementara itu, pemerintahan Joe Biden, yang akan segera dimulai setelah pelantikannya pada Rabu (20/1) waktu setempat, telah menyerukan lebih banyak tekanan pada China terkait HAM dalam kampanye yang menyinggungkan genosida.
Antony Blinken, pilihan Biden untuk Menlu AS selanjutnya, menyetujui dugaan terjadinya genosida, dan mengatakan bahwa hal tersebut "Akan menjadi penilaian saya juga."
Sementara itu, Direktur Eksekutif Uyghur Human Rights Project yang berbasis di Washington, Omer Kanat, mengharapkan penentuan genosida akan mengarah pada langkah-langkah lebih lanjut seperti keputusan boikot terhadap Olimpiade Musim Dingin Beijing pada 2022 mendatang.
"Implikasinya sangat besar. Tidak terpikirkan untuk melanjutkan 'bisnis seperti biasa' dengan negara yang melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan," sebutnya dalam sebuah pernyataan.
Advertisement
