Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku bangga selama tujuh tahun instrumen Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sudah membiayai beberapa proyek strategis nasional. Salah satunya adalah Infrastruktur Kereta Api di Trans Sulawesi.
"Kami bangga tahun ketujuh (2013-2020) ada proyek staregis yang sudah diseleisakan gunakan instrumen SBSN itu," kata dia dalam acara Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui SBSN di Jakarta, Rabu (20/1).
Advertisement
Bendahara Negara itu menambahkan, beberapa proyek strategis nasional lainnya yang menggunakan instrumen SBSN yakni double track Kereta Api di Selatan Jawa. Selain itu ada juga Jembatan Merah Yotefa di Jayapura dan Jemabtan Pulau Balang di Balikpapan.
"Dan berbagai infrastruktur pendidikan tinggi dan madrasah berbagai universitas-universitas Islam di Indonesia semuanya hampir dibangun dengan SBSN," jelas dia.
Di samping itu, pembiayaan SBSN juga nantinya akan disiapkan untuk Jembatan Udara di Papua. Kemudian dalam rangka dukungan Ibu Kota Negara baru yang berada di Kalimantan Timur.
Dia menyebut beberapa capaian-capaian tersebut tidak lepas atas kerjasama dengan beberapa Kementerian atau Lembaga (K/L). Setidaknya pada 2020 ada delapan K/L yang terlibat dan di 2021 bertambah menjadi 11.
"Untuk itu dalam forum ini saya ingin sampaikan terima kasih dan penghargaan pimpinan 8 K/L dan dan 2021 ini akan ada 11 K/L. Untuk K/L yang baru kami harap segera bisa cahtup dan siapkan proyek sehingga bisa sama kualitas dan ketepatannaya tetap terjaga. Sedangakan K/L dari awal kami harap juag kualitasnya tetap terjaga," pesan dia.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Pemerintah Gelontorkan Rp 27,5 Triliun untuk 870 Proyek SBSN 2021, Ini Daftarnya
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan dana Rp 27,58 triliun untuk sebanyak 870 proyek infrastruktur di 11 kementerian/lembaga pada tahun anggaran 2021.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman dalam kick off pembiayaan infrastruktur 2022 melalui SBSN, Rabu (20/1/2021).
"Untuk tahun 2021 ini alokasi proyek infrastruktur melalui SBSN adalah sebesar Rp 27,58 triliun. Dengan jumlah proyek mencapai 870 proyek yang tersebar di 11 kementerian/lembaga dan 34 provinsi," papar Luky.
Luky menyampaikan, terdapat 4 kementerian/lembaga baru yang akan ikut memanfaatkan proyek infrastruktur SBSN. Antara lain Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Polri, Kementerian Pertanian (Kementan), dan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan).
Selain itu, terdapat juga 5 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang turut dibiayai SBSN. Di antaranya IKN-Badrara APR Pranoto dan Jembatan Pulau Balang, Jembatan Udara Papua di 5 bandara, DDT Manggarai-Cikarang, Double Track KA Selatan Jawa, serta STP ITB dan IPB.
Alokasi terbesar SBSN pada 2021 ini didapat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 14,76 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 9,18 triliun merupakan proyek SBSN di Kementerian PUPR tahun anggaran 2020 yang direlaksasi ke 2021.
Berikut rincian proyek infrastruktur SBSN pada tahun anggaran 2021:
• 40 proyek infrastruktur transportasi Darat, Laut, dan Udara pada Kementerian Perhubungan senilai Rp 5,66 Trilun.
• 148 proyek infrastruktur jalan dan jembatan pada Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR senilai Rp 10,53 triliun.
• 69 proyek infrastruktur pengendalian banjir dan lahar, pengelolaan bendungan dan embung, serta pengelolaan Irigasi dan drainase utama perkotaan pada Ditjen SDA Kementerian PUPR senilai Rp 4,23 trillun.
• 8 proyek embarkasi haji dan 42 proyek pusat pelayanan haji terpadu di Ditjen PHU Kemenag senilai Rp 382 miliar.
• 11 pembangunan sarana dan fasilitas gedung PTKIN dan 269 madrasah di Ditjen Pendidikan islam Kemenag senilai Rp 2,78 triliun.
• 135 proyek pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji di Ditjen Bimas islam Kemenag senilai Rp 200 miliar.
• 3 provek pembangunan taman nasional, 1 pembangunan laboratorium lapangan, dan 1 pembangunan SMK Kehutanan di Kemen LHK senilai Rp 181,89 miliar.
• 19 proyek pembangunan gedung perguruan tinggi di KemenDikBud senilai Rp 1,54 triliun.
• 7 proyek pembangunan laboratorium di LUPI senilai Rp 659 miliar.
• 1 proyek pembangunan fasilitas stasiun bumi di LAPAN senilai Rp 90 miliar.
• 61 proyek pembangunan perumahan di Kemenhan senilai Rp 964 miliar.
• 30 proyek pembangunan perumahan di Polri senilai Rp 199 miliar.
• 1 proyek pembangunan Bull Treatment Unit di Kementan senilai Rp 19,2 miliar.
• 1 proyek pembangunan laboratorium di BATAN senilai Rp 124 miliar.
Advertisement
