Saran Menteri PUPR Basuki Hadimuljono soal Alokasi Dana Sukuk

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, memberikan beberapa masukan atas alokasi pendanaan dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk untuk pembangunan infrastruktur.

Salah satu yang jadi sorotannya yakni hibah sukuk untuk masyarakat dan pemerintah daerah (pemda) yang masih sangat terbatas dalam suatu proyek infrastruktur.

"Kelemahannya mohon maaf, pembiayaan diprioritaskan hanya untuk belanja modal dan belanja barang yang asetnya dimiliki oleh Kementerian PUPR. Hibah kepada masyarakat dan Pemda itu sangat dibatasi," kata Menteri Basuki dalam sesi teleconference, Rabu (20/1/2021).

Sorotan lainnya, ia mengatakan fleksibilitas pendanaan SBSN masih rendah. Sebagai contoh untuk pemanfaatan sisa lelang atau realokasi, perubahan lokasi dan paket, itu memerlukan waktu dan koordinasi pada tiga kementerian, yakni Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.

"Jadi membutuhkan cukup waktu. Berarti perencanaannya kan kurang baik, dan di lapangan ada hal yang perlu kita sesuaikan dan memerlukan koordinasi dari 3 kementerian," ungkap Menteri Basuki.

Oleh karenanya, ia memberikan beberapa rekomendasi agar alokasi Sukuk ini dapat jadi alternatif pendanaan yang lebih baik di masa mendatang. Pertama, Menteri Basuki menyebut pagu SBSN kalau bisa ditetapkan per program, bukan per kegiatan dengan jangka waktu tertentu.

"Kalau saat pagunya masih pada per kegiatan, itu menjadikan fleksibilitasnya jadi lebih rendah atau lebih rigid daripada DIPA reguler," imbuh dia.