Liputan6.com, Jakarta - Pandemi Covid-19 membawa perubahan besar secara cepat menuju era digitalisasi. Perubahan itu mulai dari pertemuan yang biasanya dilakukan secara tatap muka, kemudian beralih bertemu secara daring (online). Dengan kondisi ini, transformasi pemanfaatan teknologi digital bisa menjadi salah satu kunci untuk menekan dampak pandemi.
Advertisement
Pentingnya transformasi digital kala pandemi tersebut mengemuka pada webinar bertajuk Indonesia Digital Outlook 2021 yang digelar Institute of Social Economic Digital (ISED).
Pendiri ISED Prof Sri Adiningsih mengatakan Indonesia pada dasarnya membutuhkan waktu sekitar 10 tahun lagi untuk bertransformasi ke digital. Namun, pandemi Covid-19 justru memaksa transformasi itu menjadi lebih cepat. Meski begitu, kondisi tersebut setidaknya justru membawa sisi positif.
"Dengan elektrifikasi dan internet yang semakin merata, digitalisasi menjadi penyelamat bagi UMKM, petani, pedagang, dan lainnya sehingga bisa memasarkan produknya melalui online. Artinya, ada sisi positif yang bisa didapat dari pandemi ini," kata Sri.
Digitalisasi, lanjut Sri, telah menciptakan banyak lapangan kerja, terutama di kalangan bawah, termasuk kalangan milenial. Dalam catatannya, ada sekitar 140-an asosiasi e-commerce Indonesia. Selain itu, berdasarkan survei ISED 2020, sebanyak lebih dari 74% masyarakat senang kerja dari rumah dan kantor secara fleksibel.
"Artinya, digitalisasi di saat pandemi ini menarik sekali. Makanya, pemanfaatan teknologi digital harus terus ditumbuhkan ke depannya karena digitalisasi bisa memberikan banyak manfaat bagi semua orang, pelaku usaha, dan lainnya," ujarnya.
Di sisi lain terkait kemajuan teknologi digital, ISED juga mengingatkan pemerintah soal perlunya regulasi mengenai keamanan data pribadi, khususnya Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP).
Selain Sri Adiningsih tampil sebagai pembicara Arif Budimanta (Staf Khusus Presiden), Danny Ardianto (Google Indonesia), Dianta A Sebayang (Dewan Pakar ISED), Daniel Rembeth (pemerhati medsos), dan Yosi Mokalu (Ketua Umum Siberkreasi).
Staf Khusus Presiden RI, Arif Budimanta mengatakan, akses digital harus merata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama. Pemerintah, kata dia, kini terus berupaya mendorong percepatan transformasi digital dalam berbagai kelembagaan hingga pelayanan publik.
Dalam rencana kerja pemerintah untuk tiga tahun ke depan, lanjutnya, pengembangan transformasi digital sudah termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Pengembangan Ekonomi Digital
Menurut Arif, ada tujuh agenda pembangunan yang menjadi fokus pemerintah. Dua di antaranya yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan serta memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
Sementara, ujarnya, penguatan infrastruktur ditempuh melalui berbagai cara, salah satunya melalui pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur untuk transformasi digital.
Terkait dengan pengembangan ekonomi digital, kontribusi ekonomi digital ditargetkan meningkat dari 2,9% menjadi menjadi 4,7% pada 2024. Pertumbuhan PDB di sektor informasi dan telekomunikasi juga diharapkan naik dari 9,3% menjadi 11%.
"Digitalisasi ini sangat penting. Karena itu pemerintah terus mengembangkan wilayah melalui dukungan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Selain itu, digitalisasi ini dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) sehingga berkualitas dan berdaya saing," jelas Arif.
Advertisement
