Liputan6.com, Jakarta - Rapat Komite Pengarah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada 22 Januari 2021, telah menyetujui usulan alokasi anggaran BPDPKS tahun 2021. Alokasi dana yang disiapkan sebesar Rp 5,5 Triliun.
“Dukungan yang utama adalah pemenuhan target peremajaan sawit rakyat pada tahun 2021 seluas 180.000 hektare dengan alokasi dana sebesar Rp5,567 triliun,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, seperti dikutip dari keterangan tertulis pada Sabtu (22/1/2022).
Advertisement
Untuk mencapai target tersebut, BPDPKS bersama seluruh pemangku kepentingan industri sawit akan menyusun mekanisme peremajaan sawit rakyat yang lebih efektif dan efisien.
Selain itu, lemerintah juga tetap berkomitmen untuk mendukung program biodiesel (B30) pada 2021 dengan target alokasi penyaluran sebesar 9,2 juta KL.
Komitmen pemerintah ini bertujuan untuk menjaga stabilisasi harga CPO dan menjaga surplus neraca perdagangan non migas yang sekitar 12 persen berasal dari ekspor produk sawit dan turunannya.
Hal ini diharapkan membuat target 23 persen bauran energi berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) pada 2025, seperti yang ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) dapat tercapai.
Rapat Komite Pengarah ini dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah BPDPKS, serta dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perdagangan, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang.
Selain itu juga turut hadir Menteri Keuangan yang diwakili Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Menteri Perindustrian yang diwakili Direktur Jenderal Industri Agro, Menteri PPN/Kepala Bappenas yang diwakili Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, dan Menteri Pertanian yang diwakili Direktur Jenderal Perkebunan.
Hadir juga Ketua Dewan Pengawas BPDPKS Evita Legowo, Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman, Narasumber Utama Komite Pengarah Rino Afrino, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis selaku Ketua Sekretariat Komite Pengarah BPDPKS Musdhalifah Machmud, dan Tim Asistensi Menko Perekonomian Tirta Hidayat.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Wamendag Sebut Ada LSM Kampanyekan Anti Kelapa Sawit Indonesia di Swiss
Wamendag Jerry Sambuaga mengajak semua pihak mewaspadai kampanye anti masuknya kelapa sawit di Swiss. Pasalnya, hal tersebut bisa menjadi preseden bagi kampanye serupa di negara lain, khususnya di Uni Eropa.
Pernyataan ini diberikan oleh Wamendag menanggapi gerakan Uniterre, sebuah LSM di Swiss yang mulai melakukan kampanye resmi untuk referendum anti kelapa sawit.
Seperti diketahui, Swiss menganut demokrasi langsung dimana pengambilan keputusan di level negara sering dilakukan melalui referendum. Isu kelapa sawit diangkat oleh LSM di Swiss dan berhasil dimasukkan sebagai agenda dalam referendum mendatang.
Isu anti kelapa sawit mulai mengemuka beberapa tahun ini di Uni Eropa, dipelopori oleh gerakan berbagai lembaga swadaya masyarakat. Mereka mengangkat isu-isu lingkungan, sosial dan kesehatan untuk meyakinkan pengambil kebijakan agar melarang kelapa sawit asal Indonesia.
Akibatnya, terjadi diskriminasi kelapa sawit Indonesia di pasar Uni Eropa. Salah satunya menyangkut produk turunannya yaitu biodiesel. Pemerintah Indonesia sedang menggugat diskriminasi tersebut di World Trade Organization. Saat ini gugatan sudah masuk dalam tahap pembentukan panel.
Wamendag Jerry Sambuaga yang menjadi pimpinan delegasi dalam sidang gugatan diskriminasi kelapa sawit di WTO menilai bahwa berbagai kampanye dan pelarangan yang terjadi merupakan refleksi persaingan dagang dan tidak berpijak pada fakta yang sebenarnya.
“Ini refleksi ketakutan mereka terhadap tingginya daya saing kelapa sawit Indonesia. Jika bersaing secara sehat, kelapa sawit Indonesia jauh lebih murah dan lebih kompetitif daripada minyak nabati mereka yang berbahan rapeseed dan sejenisnya,” kata Wamendag Jerry dalam rilis persnya, Selasa (19/1/2021).
Mengenai berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada kelapa sawit Indonesia, Jerry juga menilai tidak beralasan dan tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya.
“Kita sudah membuktikannya di sidang WTO. Mereka kesulitan bahkan tidak bisa menjawab ketika kita tanyakan aspek-aspek yang menjadi alasan mereka melarang produk kelapa sawit Indonesia. Ini membuktikan bahwa alasan sebenarnya dari hal ini adalah karena ketakutan untuk bersaing secara terbuka dengan sawit,” tambah Wamendag.
Advertisement
Industri Kelapa Sawit Indonesia Terus Berkembang
Jerry menekankan bahwa industri kelapa sawit Indonesia terus berproses menuju kondisi yang lebih baik dalam aspek lingkungan, sosiologis dan kesehatan. Indonesia misalnya, berkomitmen untuk menjaga lebih dari 50 persen hutannya agar tetap lestari.
Angka ini jauh lebih besar daripada komitmen negara-negara Uni Eropa yang saat ini hanya memiliki hutan sebesar belasan persen dari wilayahnya. Sebagian negara bahkan tutupan hutannya tidak sampai 10 persen.
Wamendag menilai bahwa kampanye oleh berbagai LSM di Uni Eropa yang anti kelapa sawit Indonesia dilakukan secara sistematis. Oleh karena itu, Indonesia harus melakukan kontra kampanye agar wacana mengenai kelapa sawit ini berjalan berimbang dan mencerminkan kompetisi wacana yang adil.
Menurutnya, Indonesia dan negara-negara Uni Eropa selama ini sama-sama mengemukakan wacana perdagangan bebas yang adil dan inklusif. Wamendag menyayangkan jika kampanye anti kelapa sawit diluncurkan sebagai cerminan dari pelanggaran atas perdagangan terbuka yang adil tersebut.
Wamendag sendiri mengatakan bahwa saat ini ia bersama timnya di Kementerian Perdagangan beserta stake holder di industri kelapa sawit sedang mempersiapkan kampanye positif kelapa sawit.
Diharapkan Tim Kampanye Positif Kelapa Sawit ini bisa memberikan pandangan dan wawasan yang sebenarnya mengenai kepala sawit kepada masyarakat baik di dalam maupun luar negeri.
“Industri kelapa sawit itu penting bagi ekonomi Indonesia. Jangan sampai kampanye negatif dan tidak adil mengancam kedaulatan dan kepentingan ekonomi Indonesia. Kita harus berjuang demi kesejahteraan rakyat secara keseluruhan,” tandas Jerry.
