Liputan6.com, Makassar - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menambah empat tenda darurat tempat isolasi pasien Covid-19 di Sulawesi Barat usai gempa yang mengguncang wilayah tersebut pada Jumat 15 Januari 2021. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Barat Alief Satria.
"Sekarang sudah ada dipasang di rumah sakit tetapi baru dua tenda. Pak Doni Monardo minta lagi, jadi kemungkinan akan ada tambahan empat tenda lagi," kata Alief, seperti dilansir Antara, Sabtu 23 Januari 2021.
Advertisement
Menurut dia, BNPB memang harus segera membangun dan menyiapkan tenda-tenda untuk isolasi mandiri pasien Covid-19 yang selama ini berada di rumah sakit. Apalagi, jika akan dilakukan tracing kepada pengungsi korban gempa.
Rumah sakit lapangan, lanjut dia, segera harus dibuat untuk bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan dan ruang perawatan, karena pengungsi yang begitu banyak mengharuskan pemerintah menyiapkan banyak ruang perawatan yang lebih besar.
Terlebih, hampir seluruh pasien dan masyarakat masih dalam kondisi trauma berada dalam gedung. Mereka masih mengkhawatirkan adanya gempa susulan.
"Masyarakat kita kan trauma berada di dalam bangunan, makanya harus segera dilakukan langkah-langkah yang berbeda, misalnya tenda untuk yang isolasi mandiri dan terkonfirmasi Covid-19," ujar Alief.
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Pelayanan Kesehatan Pulih
Alief menjelaskan, kondisi pelayanan kesehatan Sulbar berangsur-angsur pulih, meski belum begitu maksimal. Beberapa pelayanan sudah tersistem dengan klaster kesehatan dan sub-sub klasternya sudah bekerja.
Selanjutnya, Dinkes Sulbar kembali ingin mengaktifkan dua kabupaten terdampak, yakni Mamuju dan Majene agar klaster kesehatannya juga mulai bekerja. Sehingga Dinkes Sulbar kembali pada fungsi koordinatif dengan pemerintah pusat.
"Untuk meringankan beban provinsi, kabupaten harus bergerak juga. Maka semua peran akan dijalani oleh provinsi sementara persoalan tekhnis lapangan, orng kabupaten yang tahu," ujar dia.
Advertisement
