Liputan6.com, Gorontalo - Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mewanti-wanti anak buahnya untuk tidak mempermainkan dana bantuan sosial (bansos) Covid-19. Penegasan ini disampaikan Rusli saat memberikan pembinaan kepada para pejabat di lingkungan Dinas Sosial.
Ia meminta agar Pejabat ASN di lingkungan pemerintahannya tidak berbisnis dengan rakyat. Sebab, menurut Rusli, banyak pejabat di daerah yang terjerat kasus korupsi bansos Covid-19.
Baca Juga
Advertisement
"Jangan ada yang berbisnis. Contoh misal ada barang harganya Rp8 ribu, jangan dibikin jadi Rp10 ribu. Saya minta harus jelas beli di mana dan semua harus nontunai biar ada buktinya," katanya.
Rusli menjelaskan, bantuan sosial harus memberikan dampak kepada masyarakat. Tidak saja kepada penerima, tetapi juga para petani, nelayan, pengusaha serta UKM lokal Gorontalo. Setiap komponen bantuan sosial harus dibeli dari mereka warga Gorontalo.
"Harus mengutamakan produk dalam daerah. Beli mi instan saya larang, beli ikan kaleng saya larang karena itu produk pabrik," ujarnya.
"Ini lebih menguntungkan rakyat kalau misalnya kita beli langsung dari nelayan ataupun petani," ungkapnya.
Hal lain yang menjadi sorotan Rusli adalah, soal ketersediaan data base penerima bantuan pangan bersubsidi yang dikemas ke dalam program Bakti Sosial NKRI Peduli. Data penerima harus jelas berdasarkan NIK serta tidak menerima bantuan lain sejenis, baik dari pemerintah pusat maupun kabupaten dan kota.
"Contohnya di satu desa ada 1.000 orang. Mana yang dapat bantuan PKH, itu keluarkan. Biar jelas penerimanya," tegasnya.
**Ingat #PesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
