Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah tetap melanjutkan penyaluran berbagai bantuan kepada masyarakat di 2021 dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemberian bantuan tersebut akan menelan biaya kurang lebih Rp 553,09 triliun. Dengan adanya bantuan ini diharapkan mampu memulihkan ekonomi.
"Kemenkeu (Kementerian Keuangan) sudah melakukan pendataan dan angka terkait alokasi pemulihan ekonomi di 2021 ini besarnya adalah Rp 553,09 triliun yang bila dibandingkan tahun 2020 realisasinya Rp 579,78 triliun," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, dalam diskusi daring, Jakarta, Selasa (26/1/2021).
Advertisement
Airlangga mengatakan, pemerintah sudah melihat bahwa pemulihan ekonomi di 2021 ini memerlukan dukungan yang sama dengan 2020. Sebab, jika dilihat pandemi sampai menyelesaikan vaksinasi selama 1 tahun, maka sebelum mencapai herd immunity beberapa sektor terus harus didukung.
Pertama, yang akan dilanjutkan adalah program perlindungan sosial (perlinsos). Setidaknya, ada 7 program bansos yang bakal dilanjutkan tahun ini dengan anggaran sebesar Rp 150,96 triliun. Di antaranya adalah Kartu Prakerja, BLT Dana Desa dan Subsidi Kuota Internet.
"Perlindungan sosial sebesar Rp 150,96 triliun terdiri dari PKH 10 juta KPM (keluarga penerima manfaat), kartu sembako, kartu prakerja, BLT dana desa, bansos tunai 10 juta KPM, subsidi kuota terhadap jaringan internet, kemudian diskon listrik," jelasnya.
"Itu terus diberlakukan walaupun sebagian dari program itu ada yang melanjutkan 6 bulan dan ada yang dilanjutkan tiga bulan secara bertahap, seperti listrik diskon 3 bulan digratiskan namun 3 bulan berikut 50 persen," sambungnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Anggaran Kesehatan dan Pemulihan Pariwisata
Kemudian, anggaran juga akan dialokasikan untuk sektor kesehatan sebesar Rp 104,70 triliun. Bantuan itu berupa pengadaan dan operasional vaksin, sarana dan prasarana alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, serta bantuan iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk PBPU/BP.
Lalu, bantuan program prioritas juga akan dilanjutkan dengan anggaran Rp 141,36 triliun dari yang tahun sebelumnya hanya Rp 66,59 triliun. Adapun anggaran tersebut salah satunya dialokasikan untuk dukungan pariwisata.
"Dukungan pariwisata ini adalah sektor yang terkena paling depan yaitu hotel, restoran, kafe dan untuk program prioritas lainnya," kata Airlangga.
Sedangkan untuk UMKM dilanjutkan apabila tahun lalu sebesar Rp 173,17 triliun, maka tahun ini Rp 156,06 triliun terdiri dari subsidi kredit usaha rakyat (KUR). Di mana subsidi KUR dalam 6 bulan diberikan 3 persen dan non KUR yang Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar yang biasanya 3 persen diturunkan 1,5 persen.
"Kemudian penjaminan loss limit UMKM dan korporasi, lalu penempatan dana dan PMN," tandasnya.
Reporter: Anggun P. Situmorang
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
