HEADLINE: Angka Positif COVID-19 di Indonesia Tembus 1 Juta Kasus, Penanganannya?

Kasus positif COVID-19 di Tanah Air tembus 1 juta bukanlah hal yang mengejutkan bagi Kawal COVID-19. Menurut Co-Founder Kawal COVID-19 Elina Ciptadi, angka kasus COVID-19 yang tembus 1 juta sudah terjadi sejak beberapa hari lalu, lebih dulu terjadi sebelum pemerintah mengeluarkan data per 26 Januari 2021. 

“Sebetulnya dari data Web Corona yang dikumpulkan dari tiap provinsi, kita sudah lewat dari 1 juta itu sejak beberapa hari yang lalu. Per dua hari yang lalu saja sebetulnya kasusnya sudah sekitar 1.043.000," ujar Elina kepada Health Liputan6.com melalui sambungan telepon, Selasa (26/1/2021).

Hal ini menunjukkan adanya selisih antara data per provinsi dengan data pusat. Di sisi lain, jumlah kasus harian didapatkan dari jumlah tes yang sama.

“Jadi tes yang kita lakukan sebenarnya hanya segitu-segitu saja, antara 30 hingga 40 ribu orang, tetapi jumlah kasus hariannya menjadi lebih banyak, positivity rate-nya lebih tinggi.”

Elina mengatakan, ini berarti penularan COVID-19 di masyarakat menjadi lebih cepat dan masih ada kasus yang belum terdeteksi. Jumlah tes yang sedikit dan jumlah kasus yang menjadi lebih banyak membuat upaya tracing menjadi lebih sulit, katanya. 

Selain tes yang sedikit dan penularan menjadi lebih cepat, Kawal COVID-19 melihat penyebab lain tingginya kasus positif COVID-19 adalah protokol Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang hanya mengetes orang bergejala. Namun, orang tanpa gejala (OTG) harus menjalani tes mandiri.

“Tapi tidak semua orang mau tes mandiri, akhirnya mereka tidak tahu dan tetap beraktivitas dan akhirnya menulari orang-orang yang mereka temui.”

Kasus-kasus OTG masih banyak yang belum terdeteksi karena pedoman dari Kemenkes pada Juli lalu mengatakan bahwa yang dites adalah kontak erat yang bergejala atau suspek yang bergejala.

“Jadi sebenarnya PR testing kita saja belum selesai sejak Maret tahun lalu.”

Ia menambahkan, di Indonesia sendiri, kasus COVID-19 belum ada tanda-tanda melandai, apalagi menurun.

“Indonesia adalah satu dari sedikit sekali negara yang hampir satu tahun menangani pandemi dan kurva gelombang pertamanya ini masih naik terus,” tutupnya. 

Pada kesempatan berbeda, pakar kesehatan masyarakat, Hermawan Saputra juga menyoroti soal kurva gelombang pertama di Indonesia. Jika dibandingkan negara-negara lain yang juga terdampak pandemi seperti Selandia Baru, Jepang, Korea Selatan, bahkan Cina, yang telah telah mampu mengontrol pandemi, belum ada tanda-tanda kasus harian COVID-19 di Indonesia turun secara signifikan. Karenanya, Hermawan menilai, gelombang satu di Indonesia masih panjang. 

"Sementara kita, gelombang satu kita ini masih panjang, masih jauh. Puncak kurva kita terus naik, karena kasus kita tidak terkendali," kata Hermawan kepada Health Liputan6.com lewat sambungan telepon.

Menurut Hermawan, ada beberapa faktor yang membuat kasus COVID-19 di Indonesia tetap tinggi. Perpaduan antara angka testing yang rendah, pengabaian protokol, tidak disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan oleh masyarakat. Lalu, tidak ada pembatasan serta tidak ada penegakan yang tegas serta lemah dalam kapasitas testing dan tracing.

"Semua itu menyatu, sehingga kita lihat hari ke hari angkanya naik terus," kata Hermawan. 

Elina mengatakan, penguatan dalam aspek 3T (test, tracing, treatment) oleh Pemerintah harus dilakukan guna menangani pandemi COVID-19. Setelah penguatan 3T, masyarakat harus mendukung segala upaya dengan cara menerapkan 3M (mencuci tangan, masker, dan menjaga jarak).

“Formula untuk menangani pandemi ini tidak berubah dari tahun lalu. Jadi, yang pertama tes harus masif. Untuk Indonesia tes minimum satu hari itu sekitar 38 ribu,” ujar Elina.

Dalam mengetes jumlah minimum, setidaknya kasus COVID-19 yang terdeteksi seharusnya di bawah lima persen. Dengan kata lain, kata Elina, jika 100 orang dites, seharusnya hanya lima orang yang positif.

Namun, di Indonesia kejadiannya lebih dari lima persen. Dari 100 orang yang dites, hasil positifnya bisa mencapai 30 orang.

“Itu berarti belum terkendali, kita harus terus menaikkan tesnya hingga di level di mana positivity rate-nya di bawah lima persen dari jumlah tes yang bisa dikatakan cukup," kata Elina. 

Hal selanjutnya yang dibahas oleh Elina adalah pentingnya tracing. Menurut dia, tracing tidak bisa diabaikan.

“Tracing ini adalah 3T yang paling diabaikan di Indonesia. Kalau tes, walau terbatas tapi tetap dilakukan tiap hari. Kalau treatment kan terus dijalankan, tapi tracing-nya rendah sekali," katanya.

Rendahnya tracing ditunjukkan dengan rata-rata penemuan dua sampai tiga orang kontak erat saja dalam setiap kasus.

“Itu rendah sekali, karena standar WHO untuk setiap kasus positif itu 30 orang kontak erat harus ditelusuri kemudian dites,” Elina menjelaskan.

Jika kontak erat tidak dicari satu per satu, orang yang terkonfirmasi COVID-19 tidak dapat diketahui telah menularkan Virus Corona kepada siapa saja. Jika orang-orang tersebut tidak dijaring dengan test dan tracing akhirnya mereka akan tetap berkeliaran dan menularkan ke orang lain.

“Tidak ada jalan pintas untuk mengakhiri pandemi ini, harus test, harus tracing, dan harus mengkarantina dan memisahkan yang positif dengan negatif,” ujarnya.

Sementara itu, selain saran memperkuat testing dan tracing, Hermawan juga melontarkan saran PSBB Nasional. Saran tersebut merupakan hasil dari mencermati negara-negara yang dianggap mampu mengendalikan pandemi dengan menerapkan penguncian wilayah atau lockdown. Dengan lockdown, mereka melewati puncak kasus. Jika pun ada kasus-kasus baru sifatnya ikutan yang bakal bisa dikendalikan. 

PSBB nasional bukan lockdown, menurut Hermawan, yang cocok digunakan oleh pemerintah Indonesia. Lockdown, memiliki konsekuensi yang luar biasa dan tampaknya pemerintah belum siap dengan itu.

"Lockdown itu berarti pemerintah harus mengganti kerugian masyarakat. Pemerintah tidak siap untuk itu. Yang paling tepat dan menjadi pilihan sebenarnya PSBB," tandasnya.

Tingginya kasus penularan virus Corona penyebab COVID-19 di Indonesia juga disoroti oleh Komisi IX DPR RI. Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena meminta pemerintah fokus menangani COVID-19 pada aspek pencegahan. Apalagi peningkatan kasus positif ini juga dibarengi dengan menipisnya kapasitas fasilitas kesehatan dan meningkatnya angka kematian terkait infeksi virus tersebut.

"Trend penambahan angka penularan COVID yang menyentuh satu juta dengan trend angka penularan yang masih tinggi, transmisi lokal meningkat, kematian tinggi, keterisian tempat tidur ICU dan isolasi terus naik, dan tenaga kesehatan yang terpapar terus bertambah, menandakan konsentrasi utama kerja melawan COVID-19 harus pada aspek pencegahan," katanya kepada Liputan6.com, Jakarta, Selasa.

Penanganan COVID-19 pada aspek hulu, kata dia, perlu mendapat perhatian ekstra dengan diberikan program khusus dan dukungan anggaran yang memadai, sehingga efektif dan efisien.

Melki juga mendorong pembentukan Satgas COVID-19 hingga ke level paling bawah. Hal itu dilakukan agar upaya pencegahan Covid-19 bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

"Pencegahan dilakukan berbasis komunitas RT, RW, dusun kampung membuat semacam satgas atau posko bersama berbagai pihak termasuk unsur tenaga kesehatan terdekat di puskesmas atau RS," katanya.

Politikus Partai Golkar ini mengajak semua lapisan masyarakat bersinergi dan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah dalam memerangi pandemi COVDI-19.

Terpisah, anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo meminta masyarakat tidak menganggap remeh penularan virus Corona Covid-19 di Indonesia yang terus meningkat.

"Kita khawatir terpaparnya kasus lebih satu juta bagi masyarakat menjadi hal biasa, mengingat tiap hari disuguhi berita soal orang terpapar Covid-19 dan gugur karena Covid-19 seolah biasa aja. Ini tidak boleh dibiarkan," katanya kepada Liputan6.com, Selasa (26/1/2021).

Menurut dia, jika masih banyak masyarakat yang menganggap biasa dan tidak aware terhadap penularan Covid-19, dikhawatirkan trend peningkatan kasus corona di Indonesia semakin memprihatinkan.

"Ini untuk diluruskan bahwa kondisi terpaparya Covid-19 mencapai satu juta ini akan semakin mengkawatirkan bila tidak adanya kesadaran bersama untuk menangulangi Covid-19," ucap Rahmad.

Politikus PDIP ini menyebut, penyadaran masyarakat menjadi kunci utama pengendalian Covid-19 oleh pemerintah pusat dan daerah. Dia berharap, protokol kesehatan (Prokes) pencegahan Covid-19 bisa dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Tanpa menjalankan dan disiplin protokol kesehatan rasanya masih jauh dari angan-angan kita mengendalikan Covid-19. Namun ironisnya masih banyak masyarakat kita yang abai terhadap protokol kesehatan. Ini alarm bahaya mengancam keselamatan masyarakat bila terus abai protokol kesehatan," ujar Rahmad.

Dia juga mengajak seluruh masyarakat ikut menyukseskan program vaksinasi Covid-19 yang telah berjalan sejak pertengahan Januari 2021. "Mengingat selain protokol kesehatan, vaksinasi menjadi salah satu faktor penting keberhasilan dalam pengendalian Covid-19," tandasnya.