Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menyiratkan menyindir mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti yang menurut dia terlalu fokus hanya menenggelamkan kapal dan melarang ekspor benih lobster.
Hal ini itu disampaikan dirinya saat rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di ruang Komisi IV DPR RI.
Advertisement
Salah satu contoh yakni dirinya menyebut ada menteri yang bangga yang bisa mengembalikan uang negara triliunan rupiah. Hal ini sama seperti yang disampaikan Susi saat menyampaikan berhasil menekan anggaran untuk biaya program dan operasional kementeriannya pada tahun 2019.
"Menteri KKP yang lalu bangga mengembalikan uang. Anggaran kementerian dulu di atas Rp12 triliun, dikembalikan. Bangga mengembalikan. Yang anehnya lagi, pelaksanaannya pun disclaimer dua tahun berturut-turut, hampir tiga tahun. Artinya fisiknya enggak nampak, uangnya habis, dan ini temuan BPK. Saya enggak tahu apa sudah ditindak-lanjuti, saya enggak sebut, karena MAKI sudah menanyakan ke KPK," kata Darori di Senayan, Jakarta, Rabu (27/1/2021).
Selain itu, dia juga menyebut pengelolaan kelembagaan sumber daya manusia atau ASN di daerah masih berantakan. Bahkan, memiliki UPT yang sedikit. Sehingga KKP di pusat hanya tahu mengelola keuangan tapi buta akan lapangan.
"Menteri KKP enggak ada yang berhasil pak. Yang kemarin, katanya cantrang, lobster, penenggelaman kapal, tapi dibalik itu banyak (yang mesti dilakukan)," kata
Bahkan, soal lobster, menurutnya sejauh ini masih ada penyelendupan masih terjadi. "Karena di Pantai Timur, di Sumatra tidak ada yang awasi. Bapak terbatas orangnya," tutur Darori.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Sindir Terkait Lobster
Dia juga menyoroti soal masih banyak nelayan yang masih miskin. Bahkan, menyindir kembali mantan menteri terkait lobster.
"Sudah enggak kasih bibit ikan di laut, tidak kasih makan, kok miskin. Ini yang untuk eksportirnya. Contoh mantan menteri mengatakan, lobster yang segede termos saya ini di China laku Rp5 juta. Ok ongkos Rp1 juta, jadi untungnya Rp 4 juta. Kalau di Kehutanan, Pak, harga kayu dalam negeri 100 dolar, dijual ke China 200 dolar, pengusaha mau bayar 5 persen dari keuntungan kepada negara. Kalau ini lobster berapa itu pak? Tarifnya harus diubah pak," jelas Darori.
"Jadi yang sebesar termos, Lobsternya harus diubah. Misalnya, 5 persennya untuk negara. Harusnya begitu pak usul saya," kata dia.
Mantan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan ini menuturkan, KKP ini potensial. Tapi PNBP masih kecil serta nelayannya masih banyak yang miskin. "Padahal tujuan kita mau mensejahterakan rakyat," kata Darori.
Advertisement
