Mendagri: Perlu Kerja Sama Pusat dan Daerah untuk Percepatan Vaksinasi Covid-19

Mendagri meminta kepala daerah untuk mendukung proses vaksinasi Covid-19. Mulai dari kelancaran dan keamanan distribusi, pelaksanaan vaksinasi termasuk vaksinator, hingga pascavaksinasi.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 31 Jan 2021, 17:39 WIB
Petugas medis menyedot vaksin COVID-19 Sinovac untuk disuntikkan kepada tenaga kesehatan di Puskesmas Palmerah, Jakarta, Kamis (28/1/2021). Pemberian vaksin COVID-19 tahap kedua dilaksanakan terhadap tenaga kesehatan mulai hari ini. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah agar vaksinasi Covid-19 dapat segera rampung. Adapun Presiden Joko Widodo atau Jokowi menargetkan program vaksinasi dapat selesai pada 2021.

"Untuk mendukung percepatan ini, tentu harus ada kerja sama antara pusat dan daerah, karena kita memiliki sistem politik pembagian kekuasaan," ujar Tito dikutip dari siaran persnya, Minggu (31/1/2021).

"Di mana pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, bahkan pemerintah desa, yang mana Kepala Desanya adalah pejabat politik karena dipilih oleh rakyat dan memiliki anggaran sendiri (APBDes)," sambungnya.

Menurut dia, kekompakan pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk menyukseskan program vaksinasi. Untuk itu, semua stakeholder, kepala daerah dan otoritas daerah dan non pemerintah, harus mendukung program vaksinasi agar masyarakat terbebas dari pandemi Covid-19.

"Kekompakan antara pusat daerah ini menjadi kunci, dengan di bawah komando tentunya Bapak Menkes (Menteri Kesehatan), kita semua kementerian/lembaga pasti akan mendukung apapun juga kebijakan dari Bapak Menkes," kata dia.

Tito juga meminta kepala daerah untuk mendukung proses vaksinasi Covid-19. Mulai dari kelancaran dan keamanan distribusi, pelaksanaan vaksinasi termasuk vaksinator, hingga pascavaksinasi dilakukan.

"Maka yang perlu dihitung betul secara rinci adalah kesiapan infrastruktur vaksinasi, kemudian yang berikutnya lagi adalah mengenai masalah vaksinator, sarana prasarana, target yang akan divaksinasi, dan mitigasi KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)," jelas Tito.

 

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Program vaksinasi dimulai 13 Januari 2021

Petugas medis menyuntikkan vaksin COVID-19 Sinovac kepada tenaga kesehatan di Puskesmas Palmerah, Jakarta, Kamis (28/1/2021). Pemberian vaksin COVID-19 tahap kedua dilaksanakan terhadap tenaga kesehatan mulai hari ini. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Setidaknya, 182 juta masyarakat Indonesia harus mengikuti program vaksinasi Covid-19 untuk mencapai herd immunity atau kekebalan komunitas. Hal ini agar pandemi Covid-19 dapat segera berakhir di Indonesia.

"Prinsip herd immunity ini adalah minimal 2/3 dari populasi harus memiliki antibody pada time frame yang sama, sehingga program vaksinasi ini kuncinya adalah kecepatan," ucap Tito.

Seperti diketahui, program vaksinasi Covid-19 sudah dimulai di Indonesia pada 13 Januari 2021. Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang disuntik vaksin produksi perusahaan asal China, Sinovac.

Untuk tahap awal, program vaksinasi diprioritaskan untuk tenaga kesehatan. Selanjutnya, TNI-Polri, pelayan publik, serta masyarakat dapat menjalani vaksinasi Covid-19 pada pertengahan Februari 2021.

"Pertama, prioritas tenaga kesehatan, dokter dan perawat. Ini prioritas. Kemudian berikutnya, TNI-Polri dan pelayan publik serta masyarakat. Saya kira Februari, nanti berbarengan. Pertengahan bisa masuk ke sana," tutur Jokowi usai menjalani vaksinasi dosis kedua di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 27 Januari 2021.

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya