Liputan6.com, Delhi - Puluhan ribu petani melakukan unjuk rasa dan aksi mogok makan di sekitar Delhi, India, sebagai bentuk protes atas kebijakan pertanian baru yang diperkenalkan oleh PM Narendra Modi.
Aksi protes itu dilaporkan telah terjadi sejak pekan terakhir Januari 2021. Demonstrasi menjadi sorotan ketika pada Selasa 26 Januari 2021, bentrokan kekerasan antara massa dengan aparat keamanan menyebabkan satu pendemo tewas dan puluhan polisi terluka.
Advertisement
Beberapa demonstran jjga dilaporkan menyerbu Benteng Merah Delhi yang bersejarah dan mendudukinya sampai polisi mengusir mereka.
Perundingan telah dilakukan antara serikat petani dan pemerintah. Namun, gagak memecah kebuntuan.
Pada Sabtu 30 Januari 2021, aksi mogok makan dilakukan oleh para massa petani tersebut di pinggiran ibukota Delhi.
Sebagai tanggapan, pemerintah menangguhkan layanan internet seluler di tiga daerah sekitar Delhi, antara lain Singhu, Ghazipur, dan Tikri, lokasi mogok makan para petani.
Pemerintah menambahkan bahwa hal tersebut akan berlanjut hingga Minggu 31 Januari 2021 malam demi "menjaga keselamatan publik," demikian seperti dikutip dari BBC, Minggu (31/1/2021).
Para petani mengatakan bahwa aksi mogok makan bertepatan dengan perayaan kematian pemimpin kemerdekaan India Mahatma Gandhi. "Ini akan damai," kata pemimpin serikat pekerja Darshan Pal.
Demonstran geram dengan aksi pemblokiran internet oleh pemerintah.
Seorang petani, Sandee Sharma, menuduh para pejabat berusaha "menciptakan kepanikan" sementara yang lain, Bhavesh Yadav, mengatakan itu "membunuh demokrasi."
Tindakan pemerintah datang di tengah meningkatnya ketegangan di lokasi-lokasi di mana petani berada.
Pada hari Jumat, bentrokan pecah di Singhu ketika sekelompok pria tak dikenal mendekati petani dan dilaporkan menyuruh mereka untuk pergi.
Petani mengatakan orang-orang melemparkan batu ke arah mereka dan menghancurkan tenda. Beberapa luka dilaporkan. Media India mengatakan orang-orang itu adalah penduduk setempat yang menuduh para demonstran mengganggu perdamaian dan merusak ekonomi lokal India.
Simak video pilihan berikut:
Sekilas Kebijakan Pertanian Baru Pemerintahan PM Narendra Modi
Undang-undang baru melonggarkan aturan seputar penjualan, penetapan harga, dan penyimpanan hasil pertanian yang telah melindungi petani India dari pasar bebas selama beberapa dekade.
Petani khawatir bahwa undang-undang baru akan mengancam konsesi berusia puluhan tahun --seperti jaminan harga-- dan melemahkan daya tawar mereka, membuat mereka rentan terhadap eksploitasi oleh perusahaan swasta.
Perdana Menteri India Narendra Modi telah membela reformasi tetapi undang-undang tersebut disamakan dengan "surat perintah kematian" oleh serikat pekerja.
Pertanian mempekerjakan sekitar setengah dari 1,3 miliar populasi India, tetapi sektor itu menyumbang hampir seperenam dari produk domestik bruto (PDB) negara itu --yang mengukur nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam ekonomi.
Para analis mengatakan, penurunan produktivitas dan kurangnya modernisasi telah menyusut pendapatan dan pertanian tertatih-tata di India selama beberapa dekade.
Pemerintah, sementara itu, memberikan subsidi kepada petani, membebaskan mereka dari pajak penghasilan dan asuransi tanaman, menjamin harga minimum untuk banyak tanaman dan secara teratur membebaskan utang.
Advertisement
