Liputan6.com, Yangon - Panglima militer Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, menjadi sorotan setelah politikus dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa --salah satunya Aung San Suu Kyi-- ditahan. Militer Myanmar juga mengumumkan akan mengambil alih kekuasaan atau kudeta.
Militer Myanmar terkenal tertutup dan bahkan pengamat yang canggih hanya tahu sedikit tentang cara kerjanya, demikian dikutip dari laman Channel News Asia, Senin (1/2/2021).
Baca Juga
Advertisement
Berikut adalah beberapa fakta tentang kepemimpinan dan peran abadi militer Myanmae dalam sistem politik:
Peran Militer Dalam Politik
Militer memerintah secara langsung selama hampir 50 tahun setelah kudeta tahun 1962 dan telah lama menganggap perannya sebagai penjaga persatuan nasional.
Sebagai perancang konstitusi Myanmar tahun 2008, militer mengabadikan peran permanen dirinya dalam sistem politik. Militer mendapat kuota tak terpilih sebesar 25 persen kursi parlemen dan ketuanya menunjuk menteri pertahanan, dalam negeri dan perbatasan, serta memastikan kepentingan utama dalam politik, yang telah membuat pengaturan pembagian kekuasaan yang 'canggung' dengan NLD.
Banyak anggota partai, termasuk pemimpin Aung San Suu Kyi, selama bertahun-tahun mengalami permasalahan karena menentang mantan junta Myanmar.
Simak video pilihan di bawah ini:
Lamban Namun Pasti
Min Aung Hlaing (64) menjauhi aktivisme politik yang tersebar luas pada saat ia belajar hukum di Universitas Yangon pada 1972-1974.
"Dia orang yang tidak banyak bicara dan biasanya tidak menonjolkan diri," kata seorang teman sekelasnya.
Sementara sesama siswa bergabung dengan demonstrasi, Min Aung Hlaing membuat aplikasi tahunan untuk bergabung dengan universitas militer utama, Akademi Layanan Pertahanan (DSA), berhasil pada upaya ketiganya pada tahun 1974.
Menurut seorang anggota kelas DSA-nya, yang masih bertemu dengan panglima militer pada reuni kelas tahunan, mengatakan dia adalah seorang kadet biasa.
"Dia dipromosikan secara teratur tapi lambat," kata teman sekelasnya, menambahkan bahwa dia terkejut melihat Min Aung Hlaing naik melebihi pangkat menengah korps perwira.
Dari Tentara hingga Politikus
Min Aung Hlaing mengambil alih dan menjalankan militer pada 2011 saat transisi menuju demokrasi dimulai.
Para diplomat di Yangon mengatakan bahwa dengan dimulainya masa jabatan pertama Suu Kyi pada tahun 2016, Min Aung Hlaing telah mengubah dirinya dari tentara pendiam menjadi politikus dan tokoh masyarakat.
Pengamat mencatat penggunaan Facebook untuk mempublikasikan kegiatan dan pertemuan dengan pejabat dan kunjungan ke biara.
Profil resminya menarik ratusan ribu pengikut sebelum diturunkan setelah serangan militer terhadap minoritas Muslim Rohingya pada 2017.
Min Aung Hlaing mempelajari transisi politik lainnya, kata para diplomat dan pengamat dan telah membuat banyak kebutuhan untuk menghindari kekacauan yang terlihat di Libya dan negara-negara Timur Tengah setelah perubahan rezim pada tahun 2011.
Panglima Tertinggi tidak pernah menunjukkan tanda apa pun bahwa dia siap menyerahkan 25 persen kursi militer di parlemen atau mengizinkan perubahan apa pun pada klausul dalam konstitusi yang melarang Suu Kyi menjadi presiden.
Keluhan baru-baru disampaikan oleh militer Myanmar tentang ketidakberesan dalam pemilihan umum 8 November 2020 yang memberikan kemenangan besar bagi partai Suu Kyi.
Min Aung Hlaing memperpanjang masa jabatannya di pucuk pimpinan militer selama lima tahun lagi pada Februari 2016, sebuah langkah yang mengejutkan para pengamat yang mengharapkan dia untuk mundur tahun itu.
Advertisement
Sanksi
Tindakan keras militer tahun 2017 di Myanmar mendorong lebih dari 730.000 Muslim Rohingya ke negara tetangga Bangladesh.
Penyelidik PBB mengatakan, operasi militer Myanmar termasuk pembunuhan massal, pemerkosaan dan pembakaran luas dilakukan dengan "niat genosida".
Sebagai tanggapan, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Min Aung Hlaing dan tiga pemimpin militer lainnya pada tahun 2019 dan beberapa kasus pengadilan di berbagai pengadilan internasional, termasuk Mahkamah Internasional.
Juga pada 2019, penyelidik PBB mendesak para pemimpin dunia untuk menjatuhkan sanksi keuangan yang ditargetkan pada perusahaan yang terkait dengan militer.
