Liputan6.com, Beijing - Pemerintah China angkat suara terkait kudeta militer di Myanmar. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China berkata kedua negara masih sahabat meski Aung San Suu Kyi dilengserkan.
China berharap pihak yang berseteru di Myanmar bisa mengatasi perbedaan dengan baik serta menjaga kestabilan.
Baca Juga
Advertisement
"China adalah tetangga bersahabat dari Myanmar, dan kami berharap semua pihak di Myanmar dapat menangani perbedaan-perbedaan di bawah kerangka konstitusi dan hukum, dan menjaga kestabilan politik dan sosial," ujar jubir Kemlu China Wang Bin seperti dilansir People's Daily, Senin (1/2/2021).
Lebih lanjut, media pemerintah memberikan sindiran kepada negara-negara barat melalui Global Times. Ucapan itu diberikan Fan Hongwei, direktur Center for Southeast Asia Studies di Universitas Xiamen.
"Myanmar adalah negara yang tidak menyambut ikut campur kekuatan-kekuatan besar. China telah mempertahankan relasi baik dengan pemerintah dan militer, jadi diharapkan dua pihak dapat berkompromi untuk menjaga kedamaian dan stabilitas," ujarnya kepada Global Times.
Sebelumnya, pemerintah AS telah bereaksi keras terhadap kudeta Myanmar. Para diplomat barat juga sempat menulis pernyataan agar militer bisa menahan diri sebelum akhirnya kudeta menjadi nyata.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Militer Myanmar Rebut Kekuasaan Aung San Suu Kyi
Militer Myanmar resmi merebut kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintah usai menahan Kanselir Aung San Suu Kyi dan Presiden Myint pada Senin pagi (1/2/2021). Mereka berkata akan memerintah selama setahun.
AP News melaporkan, pengumuman itu dibuat oleh militer melalui TV militer Myawaddy. Ancaman kudeta di Myanmar kini telah menjadi nyata.
Dikutip dari laman VOA Indonesia, AS juga memperingatkan akan respon dari Washington terkait upaya kudeta militer.
Aung San Suu Kyi dan presiden Myanmar dibawa ke tahanan setelah ketegangan berminggu-minggu antara militer dan pemerintah sipil mengenai dugaan kecurangan dalam pemilu pada bulan November lalu.
Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan dalam pernyataan, "AS menentang upaya apapun untuk mengubah hasil pemilu baru-baru ini atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan akan mengambil langkah terhadap mereka yang bertanggung jawab, apabila aksi mereka tidak diubah." Ditambahkannya, Presiden Joe Biden telah menerima pengarahan mengenai situasi itu.
"Kami mendesak militer Myanmar dan semua pihak untuk menghormati norma-norma demokrasi dan perundang-undangan, serta membebaskan mereka yang ditahan hari ini," tambah Psaki.
Advertisement
