Liputan6.com, Jakarta Direktur Mega Proyek PT PLN, Muhammad Ikhsan Asaad, mengatakan biaya pengisian daya mobil listrik lebih efisien daripada menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM). Namun memang untuk memiliki mobil listrik membutuhkan biaya lebih mahal.
Mobil dengan BBM membutuhkan satu liter bensin untuk menempuh jarak 10 km, sedangkan jika menggunakan mobil listrik dengan 5 kWh bisa menempuh jarak hingga 50 km.
Advertisement
"Ini sudah kami buktikan dari Jakarta ke Denpasar itu menggunakan mobil listrik biaya listriknya Rp 200 ribuan. Sementara kalau menggunakan kendaraan ICE (mobil dengan BBM) kurang lebih Rp 1,2 juta. Perbandingannya lebih efisien," jelas Ikhsan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI pada Selasa (1/2/2021).
Kendati demikian, ia mengaku bahwa belanja modal (capex) atas mobil listrik masih dirasa jauh lebih mahal dibandingkan mobil BBM. Masih terdapat pajak-pajak yang cukup tinggi untuk memiliki mobil listrik.
PLN, kata Ikhsan, sudah melakukan sejumlah langkah untuk mendukung industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB) tersebut. Salah satunya bekerja sama dengan beberapa perusahaan swasta untuk pengembangan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
PLN saat ini memiliki 30 SPKLU yang tersebar di 22 lokasi di berbagai kota di Indonesia.
"kami memang mendorong supaya lebih banyak lagi yang mengisi daya di rumah, dan untuk itu kami memberikan beberapa insentif. Kalau mengisi baterai di rumah jam 10 malam sampai 5 pagi kita kasih insentif diskon 30 persen," tuturnya.
Selain itu, PLN juga bekerja sama dengan dealer mobil listrik untuk membantu pembeli yang ingin menambah daya listrik.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
DPR: Peran BPPT di Pabrik Baterai Kendaraan Listrik Jangan Hanya Retorika
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Ramson Siagian, mengatakan pembentukan holding pabrik baterai untuk kendaraan listrik jangan hanya sekadar retorika. Ia menekankan harus ada langkah konkret.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai proyek baterai kendaraan listrik pada Senin (1/2/2021). Ramson mengungkapkan, DPR berharap ada penjelasan rinci mengenai rencana tersebut.
"Kami berharap ada penjelasan sejauh mana progres perencanaan dan pembentukan holding pabrik baterai untuk kendaraan listrik, dan bagaimana proses sinergi keikutsertaan BPPT dan LIPI dengan BUMN terkait dalam pembentukan dan pelaksanaan holding pabrik baterai tersebut dengan terukur dan tidak hanya retorika untuk konsumsi publik, tapi sudah ke betul-betul ke langkah-langkah konkret," jelas Ramson.
RDP ini dihadiri oleh Ketua Tim Percepatan Proyek Electric Vehicle (EV) Battery Nasional, Dirut PT Pertamina (Persero), Dirut MIND-ID, Dirut PT PLN (Persero), Dirut PT Antam Tbk, Dirut PT LEN Industri (Persero), Kepala BPPT dan Kepala LIPI.
Beberapa hal yang dibahas termasuk soal roadmap pengembangan industri Electric Vehicle (EV) baterai di Indonesia, dan progres perencanaan dan pembentukan holding pabrik baterai untuk kendaraan listrik.
Selain itu juga turut dibahas mengenai proses sinergi keikutsertaan BPPT dan LIPI dengan BUMN terkait dalam pembentukan dan pelaksanaan holding pabrik baterai untuk kendaraan listrik.
Ramson menyatakan, DPR siap mendukung pengembangan industri baterai kendaraan listrik tersebut.
"Kita dukung ini baik dari sisi kebijakan dan anggaran. Ini harus jalan," tuturnya.
Advertisement
