Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Eko Djoeli Heripoerwanto mencatat, ada sebanyak 25 proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Usaha (KPBU) yang siap lelang pada tahun ini. Total nilai proyek sendiri mencapai Rp286,8 triliun.
"Untuk di tahun 2021 ini, proyek-proyek KPBU yang ready to offer atau siap untuk dilelangkan terdapat 25 proyek. Total dengan nilai Rp286,8 triliun," tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/2).
Advertisement
Dia mengatakan, dari 25 proyek KPBU yang siap ditawarkan tahun ini, 16 diantaranya berupa proyek jalan tol. Diantaranya Jalan Tol Cikunir – Karawaci Elevated, Jalan Tol JORR Elevated Ruas Cikunir-Ulujami, Jalan Tol Sentul Selatan-Karawang Barat.
Kemudian, Jalan Tol Bogor–Serpong via Parung, Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi, tol Patimban Access, Jalan Tol Semanan–Balaraja, dan beberapa jalan tol lainnya yang juga siap dilelang pada tahun ini.
Sedangkan, proyek KPBU subsektor Sumber Daya Air yang siap dilelang tahun ada dua bendungan dengan estimasi biaya investasi mencapai Rp9,6 triliun. Yaitu Bendungan Merangin dan Bendungan Metanggeng.
Kemudian untuk subsektor perumahan ada proyek Rusun Cisaranten, Bina Harapan di Kota Bandung. Adapun estimasi biaya investasi yang ditaksir senilai Rp1,1 triliun.
"Terakhir adalah SPAM Ir. H Djuanda dengan estimasi biaya investasi Rp12,6 triliun. Dengan demikian 25 proyek KPBU ini akan kami tawarkan pada tahun 2021 dengan total keseluruhannya Rp286,8 triliun," tutupnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Bangun 13 Tol hingga 2024, Pemerintah Butuh Suntikan Modal Rp 171,8 Triliun
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menghitung kebutuhan dana untuk pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 mencapai Rp 171,8 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan 13 jalan tol sepanjang 1.605,8 km.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, sesuai RPJMN 2020-2024 untuk jalan tol, secara keseluruhan pemerintah target membangun 40 ruas tol sepanjang 2.537 km.
Menurut dia, itu bukan merupakan tugas mudah, karena pemerintah membutuhkan biaya tanah Rp 54,2 triliun atau sekitar Rp 13,7 triliun per tahun yang dialokasikan dari Kementerian Keuangan.
Sementara pada 2021 ini Kementerian PUPR hanya mendapat alokasi pengadaan tanah dari Kementerian Keuangan sebesar Rp 5,93 triliun.
"Untuk 2021 ini kita hanya dialokasikan Rp 5,93 triliun. Jadi ini ada ketidakpastian pemenuhan biaya pengadaan tanah. Melihat pola anggaran di tahun ini yang hanya Rp 5,93 triliun, terus terang saja ini tantangan yang luar biasa," kata Hedy saat rapat bersama Komisi V DPR RI, Rabu (27/1/2021).
Tantangan lainnya, ia melanjutkan, Kementerian PUPR butuh suntikan modal berupa dukungan konstruksi untuk pengerjaan 13 jalan tol hingga 2024 senilai Rp 171,8 triliun.
"Ini kami lagi mencari cara bagaimana kita memobilisasi. Ada 2 cara, bagaimana mencari uangnya dan bagaimana melaksanakannya dalam waktu 3 tahun ini. Untuk (dana) sebesar itu adalah tantangan yang luar biasa. Tapi ini target kita," tegasnya.
Secara perhitungan, pemerintah mencatat kebutuhan pembangunan jalan tol hingga 2050 mencapai 18.088 km. Di sisi lain, saat ini jalan tol yang telah beroperasi baru sepanjang 2.342 km.
Hedy mengutarakan, untuk jalan tol tambahan yang saat ini dalam proses konstruksi atau pembebasan lahan ada sepanjang 1.500 km. Artinya, pemerintah butuh membangun sekitar 14 ribu km jalan tol baru hingga 29 tahun ke depan.
"Yang dalam persiapan artinya belum mulai pengadaan tanah itu adalah 14 ribu km. Kita kerjakan secara bertahap karena ini adalah jangka panjang," tukas Hedy.
Advertisement
