Liputan6.com, Jakarta - Direktur Program Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) Egi Abdul Wahid memaparkan beberapa hal yang perlu didorong oleh pemerintah guna mengoptimalisasi peran puskesmas di masa pandemi COVID-19.
Hal pertama yang perlu ditingkatkan adalah kapasitas tenaga kesehatan di puskesmas dalam penanganan COVID-19.
Advertisement
“Ini bisa dilakukan melalui rekrutmen tenaga kesehatan baru untuk membantu proses tracing yang dilakukan puskesmas, sosialisasi, dan pelatihan kepada tenaga puskesmas,” kata Egi mengutip keterangan pers CISDI, Selasa (2/2/2021).
Pemerintah juga perlu menyalurkan dan membantu peningkatan fasilitas di puskesmas, mulai dari alat pelindung diri (APD) yang cukup, ventilator, ruang isolasi, hingga rantai pendingin untuk distribusi vaksin.
“Terkait APD perlu dilakukan perhitungan bukan berdasarkan kasus, melainkan berdasarkan kebutuhan.”
Selanjutnya, pemerintah perlu terus memastikan dan mendukung puskesmas untuk mendapatkan insentif yang sebanding dengan beban kerjanya, sebagaimana yang telah dimandatkan dalam Keputusan Menteri.
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Simak Video Berikut Ini
Dorongan Lainnya
Berhubung masyarakat terbagi dalam beberapa kelompok berdasarkan tingkat kerentanannya, maka pemetaan menjadi hal penting.
Dalam hal ini, pemerintah perlu membantu puskesmas dalam memetakan kelompok rentan yang akan menjadi prioritas penerima vaksin di masing-masing wilayah kerja.
“Agar beban puskesmas tidak semakin berat, pemerintah daerah dan pusat perlu memastikan komunikasi publik yang tidak memberikan rasa aman yang semu.”
Komunikasi publik juga senantiasa mengandung muatan edukasi bagi masyarakat. Edukasi ini dapat dilakukan secara aktif dengan menjelaskan bahwa vaksin merupakan upaya preventif bukan kuratif.
Data CISDI menunjukkan , selama pandemi COVID-19, 46 persen puskesmas harus beradaptasi dengan mengurangi jam kerja layanan dan beberapa layanan kesehatan.
Selain itu, lebih dari 90 persen layanan pengobatan umum terganggu selama pandemi COVID-19. Dengan demikian, semakin banyak orang yang menjadi rentan karena tidak mendapatkan layanan berkualitas. Maka dari itu, peran pemerintah dalam optimalisasi puskesmas sangat diperlukan, pungkasnya.
Advertisement
