Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyebut terdapat beberapa pihak yang berencana mengkudeta kursi ketua umum Partai Demokrat. Salah satu pihak yang dituding adalah pemerintah sehingga AHY mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengklarifikasi.
Wakil Ketum PPP Arsul Sani menilai sikap Demokrat melayangkan surat klarifikasi ke Presiden Jokowi tidak sesuai etika politik.
Advertisement
“Membawa-bawa nama Pak Jokowi dalam persoalan Partai Demokrat tidak tepat, apalagi secara terbuka menyatakan mengirim surat untuk meminta klarifikasi. Dari sisi etika politik buat saya rasanya kurang mengena,” katanya saat dikonfirmasi, Selasa (2/2/2021).
Arsul menyebut, Jokowi telah menegaskan pada para partai pendukungnya bahwa ia bukan pemimpin parpol mana pun. Oleh karena itu, ia menilai surat AHY salah sambung.
“Yang selama ini disampaikan kepada kami-kami partai pendukungnya, Presiden Jokowi menyatakan beliau bukan Ketua Umum partai dan akan selesai menjabat di 2024. Keinginannya hanya satu agar kondusifitas politik terjaga sehingga program pemerintahannya dapat terselesaikan,” terangnya.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Partai Demokrat yang Tak Solid
Anggota Komisi III DPR itu menilai, persoalan Partai Demokrat saat ini adalah soliditas internal yang tidak kondusif.
“Persoalan soliditas. Artinya setiap muncul kepermukaan masalah yang terkait parpol itu buah dari problem soliditas yang ada di dalam internalnya,” tandasnya.
Advertisement
