Liputan6.com, Jakarta - Pemeriksa fakta di Ukraina, Jerman, dan India sudah berupaya mencegah penyebaran hoaks, informasi yang salah, dan disinformasi di aplikasi pesan terenkripsi Telegram.
Beberapa waktu terakhir, telegram makin populer setelah platform perpesanan WhatsApp mengubah persyaratan layanan.
Advertisement
Di Jerman, organisasi pengecekan fakta Correctiv menemukan kampanye disinformasi berskala besar yang diselenggarakan oleh jaringan yang terdiri dari sekitar 650 grup Telegram yang tersebar di seluruh negeri.
Anggota kelompok ini mencetak dan mendistribusikan ke kotak surat orang-orang hampir 200 selebaran berisi informasi yang salah tentang virus corona Covid-19.
"Setelah kami menerbitkan laporan kami, kami mendapatkan lebih banyak orang berkata, saya juga memiliki selebaran ini di inbox saya dan ada banyak informasi tentang tidak mendapatkan vaksin dan semua hal ini,” kata Alice Echtermann, tim pemeriksa fakta Correctiv, seperti dilansir dari poynter.org, Selasa (2/2/2021).
Echtermann mengatakan, Telegram menjadi lebih populer di Jerman setelah munculnya informasi yang salah tentang Covid-19 di awal pandemi.
Dia menambahkan, beberapa tertarik oleh pendekatan platform yang relatif lepas tangan untuk moderasi konten dibandingkan dengan rekan-rekannya yang lebih besar.
"Ada dinamika bahwa WhatsApp, misalnya, membatasi kemungkinan untuk meneruskan pesan berkali-kali, dan Facebook dan YouTube bereaksi terhadap penyebaran informasi yang salah Covid-19 dengan menghapus barang," kata Echtermann.
"Dan begitu banyak orang bermigrasi ke Telegram karena mereka berkata, Oh, di Telegram kami bebas. Tidak ada yang menyensor apa yang kita katakan," sambung dia.
Menurut Echtermann, kampanye disinformasi terkoordinasi tanpa terdeteksi dapat menghadirkan masalah bagi pemeriksa fakta.
"Anda tidak dapat menggunakan sesuatu seperti CrowdTangle misalnya. Jadi di Telegram, ini benar-benar seperti menyortir semuanya dengan tangan, yang bisa sangat mengganggu. Tapi kami pikir kami harus melakukannya karena ada sesuatu yang terjadi di sana," tutur Echtermann.
Yuliia Zhaha, pemeriksa fakta di organisasi pemeriksa fakta Ukraina, VoxCheck, mengatakan akun yang menyebarkan kebohongan di platform yang lebih populer seperti Facebook beralih ke Telegram untuk menghindari pengawasan pemeriksa fakta.
"Setelah kami mulai menandai pos mereka, mereka mulai kesal," kata Zhaha.
Ukraina memiliki sejumlah besar terkait akun Telegram anonim yang menyebarkan disinformasi politik. Zhaha mengatakan, ini menyulitkan organisasi pengecekan fakta dengan sumber daya terbatas untuk mengikutinya.
"Saya pikir untuk saat ini, kami tidak memiliki cukup orang untuk memantau saluran Telegram anonim. Perputaran pesan di sana begitu besar sehingga kami harus mempertimbangkan biaya dan keuntungan karena beberapa rumor menghilang dengan cepat," tambah dia.
Rajneil Kamath, penerbit outlet pengecekan fakta India Newschecker.in mengatakan, pihaknya menemukan fakta lain bahwa Telegram digunakan sebagian penggunanya sebagai cara untuk menyiarkan kesalahan informasi.
"Jadi, koordinasi tren Twitter, koordinasi tentang apa yang akan disebarkan - kumpulan konten membuat dan mendorong konten karena tidak ada pembatasan jumlah anggota dalam grup," kata Kamath.
Dia menambahkan bahwa meskipun Telegram kurang menonjol di India dibandingkan dengan WhatsApp, pemeriksa fakta bisa mendapatkan keuntungan dari memantau saluran penyebar kebohongan terkenal di platform lain.
"Kadang-kadang kita bisa tetap berada di depan dalam hal apa yang didiskusikan dalam kelompok ini dan apa yang dibagikan. Sebelum mulai menyebar ke platform lain, kami dapat mendeteksinya dan menghentikannya dari sumbernya," ucap Kamath.
Pertumbuhan aplikasi perpesanan terenkripsi seperti Telegram menarik perhatian para peneliti yang khawatir terhadap kelompok yang menyebarkan hoaks.
Setelah melaporkan bahwa kelompok-kelompok yang terkait dengan serangan 6 Januari di Capitol AS menggunakan Telegram untuk mengatur ulang, pendiri Pavel Durov memposting di Telegram tentang upaya platform untuk menindak ekstremisme.
"Tim terus memproses laporan dari pengguna selain secara proaktif menghapus konten yang secara langsung memicu kekerasan. Telegram menyambut baik debat politik yang datang dari semua sisi spektrum politik - tetapi akan bertindak cepat untuk menghentikan mereka yang menghasut orang untuk melukai orang lain," tulis Durov.
