Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali sejak 11 hingga 25 Januari 2021 tak efektif menekan laju penularan Covid-19.
Ketidakefektifan PPKM itu ditandai dengan mobilitas masyarakat tetap tinggi dan kasus Covid-19 masih meningkat tajam.
Advertisement
Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan, kebijakan PPKM sedang dikaji lebih jauh.
"Pemerintah tentunya akan mengkaji kebijakan untuk menekan kasus positif yang muncul di masyarakat," ujar Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (2/2/2021).
Dia menjelaskan, pada dasarnya setiap kebijakan yang diambil akan berjalan efektif jika masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan. Baik itu menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun.
Namun, Wiku menegaskan, jika masyarakat tidak patuh menerapkan protokol kesehatan, kebijakan apa pun yang diterapkan tak akan bisa menekan laju penularan Covid-19.
"Pelaksanaan PPKM di Pulau Jawa dan Bali ini dapat berjalan efektif apabila masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan 3M," papar dia.
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Peran Pemerintah Daerah
Selain itu menurut Wiku, pemerintah daerah seharusnya menegakkan peraturan PPKM secara tegas.
Dia menyebut, jika ditemukan pelanggaran, pemerintah daerah wajib mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam PPKM.
"Akan efektif juga jika penegakkan peraturan PPKM oleh pemerintah daerah," tegas Wiku.
Reporter: Titin Supriatin
Sumber : Merdeka
Advertisement
