Menlu dari Kelompok Negara G7 Kecam Kudeta Militer di Myanmar

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan AS serta Perwakilan Tinggi Uni Eropa telah mengeluarkan pernyataan yang mengutuk kudeta di Myanmar.

"Kami, para Menteri Luar Negeri G7 dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat serta Perwakilan Tinggi Uni Eropa, bersatu mengutuk kudeta di Myanmar," demikian disampaikan dalam rilis yang diterima Liputan6.com dari Kedutaan Besar Inggris pada Rabu (3/2/2021).

"Kami sangat prihatin dengan penahanan para pemimpin politik dan aktivis masyarakat sipil, termasuk Kanselir Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint, serta penargetan media."

Dalam pernyataan tersebut, negara yang tergabung dalam G7 menyerukan kepada militer untuk segera mengakhiri keadaan darurat.

Mereka juga meminta mengembalikan kekuasaan kepada pemerintahan yang sah dan dipilih secara demokratis, untuk membebaskan semua yang telah ditahan secara tidak adil dan untuk menghormati hak asasi manusia dan supremasi hukum.

G7 menekankan bahwa hasil pemilu November 2020 harus dihormati dan parlemen harus kembali melaksanakan sidang secepatnya.

"Pembatasan militer atas arus informasi sangat memprihatinkan. Warga sipil, termasuk masyarakat sipil dan media, tidak boleh menjadi sasaran pembalasan dalam bentuk apapun. Kami juga menyerukan akses kemanusiaan yang seluas-luasnya untuk membantu mereka yang paling rentan."

"Para Menteri Luar Negeri G7 menyatakan kembali komitmen kami untuk transisi demokrasi Myanmar, perdamaian dan akuntabilitas atas pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia."

"Kami mendukung masyarakat Myanmar yang menginginkan sebuah masa depan yang demokratis."

Simak video pilihan di bawah ini: