Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah resmi membentuk lembaga pengelola investasi (sovereign wealth fund/SWF) atau Indonesia Investment Authority (INA).
Seiring implementasinya, sejumlah pihak mendorong transparansi kinerja lembaga pengelola investasi. Salah satunya melalui Initial Public Offering (IPO) di bursa agar ada transparansi dan kontrol dari publik.
Advertisement
"Mungkin nanti perlu dipikirkan apakah ini nanti jadi IPO. Jadi nanti bisa mendapatkan sumber dana dari masyarakat yang akhirnya governance-nya biasa diakses oleh publik," kata Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani dalam Diskusi Online INDEF "Menakar Untung-Rugi Lembaga Pengelola Investasi”, Rabu (3/2/2021).
Menurut Aviliani, meski ada pengawas dan dewan direksi di lembaga pengelola investasi, tetapi apabila lembaga ini kekurangan dana, pemerintah harus menyertakan modal negara (PMN) sehingga dinilai akan membebani APBN.
"Jadi sebaiknya lembaga seperti ini milik pemerintah, tapi juga go public karena biasanya kerjanya jauh lebih baik,” kata Aviliani.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Terapkan Tata Kelola
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto menambahkan, lembaga seperti LPI atau Sovereign Wealth Fund (SWF) perlu menerapkan tata kelola agar terwujud transparansi.
"Transparansi itu tidak dituntut hanya untuk Indonesia tapi seluruh dunia. Lembaga yang meneliti SWF ini, mereka minta transparansi kalau tidak ada pemerintah yang transparan dan tidak. Ketika rezim tidak transparan, akan mempengaruhi imbal hasil dan lain-lain dalam investasi,” kata dia.
Advertisement
