Liputan6.com, Jakarta - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tengah (Sulteng) mengambil sikap tegas bagi kader yang membelot dan mendukung rencana kudeta terhadap Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat saat ini Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) .
"Kalau ada kader yang mau membelot dan berusaha mengudeta AHY harus dipecat. Itu saja," kata Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulteng Andi Jumriani Hamka di Kota Palu, Rabu (3/2/2021).
Advertisement
Ia menegaskan, upaya kudeta terhadap putra sulung mantan Presiden RI dua periode Susilo Bambang Yudhoyono itu sangat tidak dibenarkan, sebab AHY memimpin Partai Demokrat secara sah dan tidak melanggar hukum.
Karena itu, DPD Partai Demokrat Sulteng, menurutnya, memerintahkan kepada seluruh kader mulai dari akar rumput hingga ke atas agar memberitahukan kepada DPD Partai Demokrat Sulteng jika ada yang ingin membelot atau diajak oleh pihak-pihak yang ingin menggulingkan paksa kepemimpinan AHY .
"Setahu kami sampai saat ini belum ada kader yang dihubungi untuk diajak membelot dan mengudeta AHY. Kami masih tetap solid mendukung kepemimpinan AHY," ujarnya pula seperti dikutip Antara.
Selain itu, Jumriani menerangkan ketua 13 dewan pimpinan cabang (DPC) Partai Demokrat di seluruh kabupaten dan kota serta DPD sudah membuat surat pernyataan dan ditandatangani di atas meterai bahwa tetap solid dan mendukung kepemimpinan AHY.
Bahkan, kata dia, seluruh ketua DPC dan DPD membuat video yang menyatakan sikap mendukung kepemimpinan AHY, agar seluruh kader tetap pada pendirian awal dan tidak terpengaruh oleh siapa pun termasuk oleh pihak-pihak yang ingin menggulingkan paksa kepemimpinan sah AHY.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Upaya Kudeta Partai Demokrat
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyebutkan bahwa ada upaya kudeta merebut partainya yang melibatkan pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurut AHY, pengambilalihan posisi pucuk partainya disinyalir akan dilakukan lewat kongres luar biasa (KLB) dan akan menjadi jalan menjadi calon presiden pada Pemilu 2024.
"Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum PD yang sah, adalah dengan menyelenggarakan KLB," ujar AHY di Jakarta, Senin (1/2/2021).
Advertisement
