Liputan6.com, Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengumbar ada yang mencoba mengusik singgasananya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Dia mengungkapkan gerakan itu tidak hanya datang di internal tapi juga berasal dari luar, bahkan disebutnya dari lingkaran istana, yang perlahan kemudian mengarah ke Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.
Putra Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini juga menyebut, usaha pendongkelan terhadap kepemimpinannya lantaran ada usaha untuk bisa maju di Pilpres 2024.
Advertisement
Tudingan AHY ini diperkuat oleh pernyataan Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Selatan, Rusian yang menuturkan, bahwa mendapatkan laporan sejumlah DPC Kalsel adanya pertemuan dengan Moeldoko di Jakarta.
Hal ini dimulai dari undangan politikus senior Demokrat Jhoni Allen Marbun (JAM) untuk datang ke Jakarta, menerima bantuan untuk korban bencana banjir di Kalimantan Selatan.
"Ada sembilan DPC, mereka diundang dan berangkat ke Jakarta berkaitan bantuan banjir. Karena diundang kader senior mereka berangkat, mereka (berangkat) tanpa sepengetahuan saya," kata Rusian pada Liputan6.com, Rabu 3 Januari 2021
Dalam laporan DPC kepadanya, pertemuan tersebut tidak membahas bantuan banjir. Melainkan terkait kelemahan-kelemahan partai. Di pertemuan tersebut juga hadir Moeldoko.
"Nah pada saat sampai di sana, ternyata pembicaraan tidak sesuai apa yang disampaikan di awal. Pembicaraan melenceng sampai mengarah soal kelemahan partai. Disana ada JAM, ada Mantan Bendum 2010 dan isial M yang berasal dari pemerintah," ungkap Rusian.
DPC langsung mengadu ke DPP Demokrat terkait pertemuan di Hotel Aston, Jakarta Selatan yang dihadiri Jhoni Allen, Nazaruddin, dan Moeldoko itu.
Saat ini, lanjut Rusian, DPC dan DPD Kalsel bersiap menunggu arahan dari DPP Demokrat.
Moeldoko membenarkan adanya pertemuan dengan sejumlah kader partai berlambang bintang mercy ini. Dia menuturkan, pertemuan itu dilakukan di rumahnya dan beberapa tempat lain, salah satunya di hotel.
"Beberapa kali di rumah saya. Ya ada di hotel, di mana-mana. Tidak terlalu pentinglah. Intinya kan aku datang diajak ketemuan. Ya wong saya biasa. Di kantor saya itu, setiap hari menerima orang. Menerima berbagai kelompok di kantor saya," kata Moeldoko saat menggelar konferensi pers di rumahnya, Rabu 3 Januari 2021.
Moeldoko menyatakan pertemuan dirinya dengan siapa saja dan di mana saja adalah haknya.
"Yang marah saya suruh marah-marah. Emosimu keluarkan, marah-marah saja. Biar saya paham apa yang kalian pikirkan. Jadi apa yang salah gitu lho. Aku mau pertemuan di mana kan hak saya. Ngapain Ikut campur," ucap Moeldoko.
Moeldoko tidak membeberkan berapa kali pertemuan itu dilakukan. Ia juga tidak memberi tahu apakah ada nama-nama kader Demokrat seperti Nazaruddin dalam pertemuan tersebut.
"Ya masa saya hitung kan tidak perlu dihitung. Ya banyak, biasa kita ketemu. Saya tidak peduli ini siapa wong saya itu hanya datang aja ngobrol saja," katanya.
Selain itu, Mantan Panglima TNI itu juga enggan membahas topik pembicaraan dalam pertemuan itu. Menurutnya, hal itu urusan Demokrat. "Itu urusan intern partai lah. Kan tidak etis lah kalau saya bicara. Itu urusan partai," jelas Moeldoko.
Meski demikian, Moeldoko membantah tudingan ingin kudeta kursi Ketua Umum Partai Demokrat. Dia mengakui pernah meminum kopi bersama orang partai. Moeldoko menyebut acara ngopi itu hanya informal atau acara pribadi dan tidak butuh izin dari Presiden Jokowi.
"Jadi kalau kita bicara human capital itu bukan intelektual capital yang tepat, emotional capital. Jadi tenang merespon sesuatu. Masa gua ngopi harus izin presiden? gila apa? ngopi-ngopi aja kok harus presiden, izin presiden tau? yah berlebihan, jangan begitu lah ya, biasa lah itu internal parpol. Aku orang luar ini. Enggak ada urusannya itu di dalam,” kata Moeldoko
Keinginan Maju 2024
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku dirinya tidak pernah bicara ke publik terkait pencalonan dirinya di Pilpres 2024. Ia menyebut isu dirinya maju Pilpres justru dilontarkan Partai Demokrat.
Ia bahkan berseloroh mengaku bersyukur telah diorbitkan dalam bursa capres.
"Urusan 2024 pernah kah saya berbicara selama ini tentang 2024? Nggak pernah. Kalau yang mengorbitkan di sana, ya alhamdulillah, kan gitu," kata Moeldoko.
Saat ini, Moeldoko mengaku hanya fokus pada pekerjaannya di pemerintahan. "Saya itu orang yang mencintai pekerjaan. Saya orang profesional dan itu bisa saya tunjukkan di mana pun. Saya profesional. Saya tidak pernah mengemis jabatan, saya bisa berdiri sebuah keyakinan saya itu," ungkap Moeldoko.
Mantan Panglima TNI itu mengaku tidak mau menganggap dirinya korban isu kudeta Demokrat. Ia justru menikmati dan tak masalah isu tersebut terus diributkan.
"Saya menikmati aja, kalau saya menikmati aja gak apa-apa. Silahkan aja, mau diributkan lagi makin bagus lagi," kata Moeldoko.
Selain itu, saat ditanya apakah dirinya memiliki keinginan untuk maju capres atau cawapres. Moeldoko tidak membenarkan dan juga tidak membantah.
"Enggak usah, pertanyaannya enggak usah nakal gitu," jawab Moeldoko kemudian tertawa.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Tak Ungkap Hal Sebenarnya
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tak mengungkapkan hal yang sebenarnya.
Dia menuturkan, apa yang disampaikan Moeldoko menyangkal informasi kesaksian yang didapatkan Partai Demokrat dari para kader yang ditemuinya.
"Pak Moeldoko tidak bersikap transparan dan akuntabel. Yang kita dengar adalah penyangkalan, pengecilan masalah, dan nada ancaman di sana-sini," kata Herzaky dalam keterangan direrima, Kamis (4/2/2021).
Dia mengungkapkan, bahwa informasi yang didapat partainya, bahwa ada undangan dari Moeldoko.
"Para kader yang ditemui ini, dibujuk datang dengan janji untuk mendapat alokasi dana tanggap bencana alam di daerah masing-masing. Mereka datang dengan prasangka baik untuk menghormati undangan tetapi malah diajak bicara soal Kongres Luar Biasa (KLB) dan Pencapresan 2024," ungkap Herzaky.
Bahkan dari informasi yang dihimpun pihaknya, saat pertemuan dengan Moeldoko itu ada penyampaian soal kesiapan pendanaan untuk terselanggaranya KLB.
"Dari berbagai sumber yang sudah kami verifikasi, kami juga mendapati fakta dana sudah disiapkan untuk para pemilik suara guna menyelenggarakan KLB. Ini mengingatkan kami pada cara-cara lama yang pada masa lalu digunakan untuk mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa," tutur Herzaky.
Advertisement