Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan pembiayaan investasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp 184,46 triliun. Anggaran itu lebih rendah dari alokasi pada 2020 yang mencapai Rp 257,1 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran tersebut akan diberikan kepada enam pos. Pertama yakni untuk mendukung sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui anggaran pendidikan sebesar Rp 66,4 triliun.
Advertisement
Di mana anggaran itu, digunakan untuk BLU LPDP Rp20 triliun, dana abadi penelitian Rp 3 triliun, dana abadi kebudayaan Rp 2 triliun, dana abadi perguruan tinggi Rp 4 triliun, serta cadangan pembiayaan pendidikan Rp 36,4 triliun.
Kedua, pembiayaan investasi diberikan untuk akselerasi pembangunan infrastruktur dengan anggaran sebesar Rp 26,27 triliun. Anggaran itu terdiri dari PT PLN sebesar Rp 5 triliun, PT Hutama Karya Rp 6,2 triliun, PT PAL Rp 1,3 triliun, PT Pelindo III Rp1,2 triliun, PT ITDC Rp 47 miliar, PT KIW Rp 98 miliar, dan BLU LMAN Rp 11,12 triliun
"Ketiga untuk mendorong Program ekonomi nasional kita memberikan alokasi untuk LPEI yang memang kinerja untuk beberapa tahun terakhir waktu kita lihat non performing yang meningkat diperlukan untuk tetap bisa menjaga peranan. Artinya sekarang kita juga mintakan di dalam PEN adalah untuk memberikan penjaminan maka dilakukan sebesar Rp 5 triliun," bebernya dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/2/2021).
Bendahara Negara itu melanjutkan, pembiayaan investasi 2021 keempat akan diarahkan untuk penguatan kelembagaan dan dukungan pembiayaan bagi UMKM, Umi dan MBR. Adapun anggaran dukungan kelembagaan dan pemberdayaan kepada kelompok ini ini sebesar Rp 40,87 triliun.
Anggaran itu terdiri dari PT BPUI sebesar Rp 20 triliun, PT SMF Rp 2,25 triliun, BLU PPDPP Rp 16, l62 triliun, dan BLU PIP Rp 2 triliun.
Selanjutnya pemerintah juga menyiapkan pembiayaan investasi untuk meningkatkan peran serta Indonesia di dunia internasional yakni mencapai Rp 2,92 triliun. Adapun sebesar Rp 2 triliun untuk LDKPI dan Rp 920 miliar dalam mendukung diplomasi internasional dan investasi pada lembaga keuangan internasional.
"Sedangkan untuk pemulihan ekonomi nasional ada program PEN Rp 43 triliun di mana Rp 10 triliun adalah dalam bentuk program pinjaman kepada daerah dan Rp 33 triliun adalah cadangan pembiayaan," jelas dia.
reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Bertambah, Anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Capai Rp 619 T
Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan estimasi anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2021. Dalam estimasi tersebut, anggaran kemungkinan bertambah sehingga total menjadi Rp 619 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran tahun ini bakal mengalami peningkatan dibandingkan proyeksi sebelumnya yang hanya Rp 533,1 triliun. Menurutnya, anggaran untuk program penanganan covid dan PEN akan sangat dinamis.
"Semalam kami baru saja mendiskusikan dengan para menteri koordinator dan kementerian lain bahwa angka ini akan meningkat menjadi Rp 619 triliun," kata dia dalam Mandiri Investment Forum secara virtual di Jakarta, Rabu (3/2/2021).
Bendahara Negara itu menambahkan kenaikan anggaran PEN juga disebabkan oleh adanya perpanjangan insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada dunia usaha. Saat ini ada sekitar enam insentif pajak yang diperpanjang hingga 30 Juni 2021.
"Kami juga akan memasukkan insentif perpajakan untuk dunia usaha sekitar Rp42 triliun atau bahkan mendekati Rp 62 triliun kalau kita memasukkan insentif perpajakan di sektor kesehatan," ungkapnya.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran untuk program PEN sebesar Rp 372,3 triliun. Jumlah ini kemudian sempat mengalami kenaikan menjadi Rp 553,1 triliun dalam rapat dengan Komisi XI DPR.
Anggaran sektor kesehatan meningkat Rp 14,6 triliun menjadi Rp 104,7 triliun, perlindungan sosial meningkat Rp 36,6 triliun menjadi Rp 150,96 triliun, dukungan UMKM dan insentif usaha naik Rp 25,5 triliun menjadi Rp 156,06 triliun, dan anggaran program prioritas sebesar Rp 141,36 triliun.
Advertisement
