Kemendagri Jelaskan Perbedaan PPKM Skala Mikro dengan PPKM Jilid I dan II

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Mikro mulai 9-22 Februari 2021. Adapun PPKM skala mikro tersebut merupakan lanjutan dari PPKM yang diterapkan di Jawa-Bali sejak 11 Januari hingga 8 Februari 2021.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan bahwa PPKM jilid 1 dan 2 yang hampir sebulan diterapkan di Jawa dan Bali, lebih banyak membatasi tempat aktivitas publik. Mulai dari perkantoran, mal, terminal, hingga bandara.

"Dari evaluasi yang kita lakukan beberapa tenpat yang kita sebutkan tadi bahwa angka kepatuhan terhadap protokol keasehatan tinggi," kata Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal dalam konferensi pers di Youtube BNPB, Senin (8/2/2021).

Padahal, kata dia, penyebaran virus corona suda ada di level komunitas. Untuk itulah, pemerintah memutuskan untuk menekan laju penyebaeran Covid-19 dari level mikro seperti, desa, kelurahan, RT dan RW.

"Oleh karena itu, kita lakukan (PPKM Mikro), bersama-sama baik pembatasan di tempat kegiatan publik, umum, pasar modern juga komunitas," ujarnya.

Safrizal menjelaskan, nantinya daerah-daerah akan diberikan zonasi sesuai tingkat kerawanan penularan virus. Misalnya, zona merah untuk daerah yang memiliki risiko tinggi penularan virus corona.

Kemudian, zona oranye untuk daerah dengan risiko sedang, zona kuning untuk daerah risiko rendah penularan Covid-19. Lalu, zona hijau untuk daerah yang aman dari penularan virus corona.

"Sehingga kita bisa mendekati atau mengisolasi atau melakukan 3T (testing, tracing, treatment) dengan lebih rinci," ucap Safrizal.

Saksikan video pilihan di bawah ini: