Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo membeberkan kinerja penyaluran pupuk bersubsidi beserta isu kelangkaan yang saat ini tengah ramai diperbincangkan.
Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung pupuk bersubsidi yang anggarannya Rp 33 triliun per tahun namun masih mendapat keluhan kelangkaan di kalangan petani. Hal ini pun dibahas dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI.
Advertisement
"Seperti apa dampaknya Rp 33 triliun ini? Saya kira kalau kita teliti sebelum ada pupuk bersubsidi, (panen) hanya 4 ton per hektare. Sebelum dikasih pupuk. Oleh karena itu ada pupuk pertumbuhan rata-rata 5,2 ton per hektare," kata Syahrul kepada Komisi IV, Senin (8/2/2021).
Mentan juga membandingkan produktivitas pertanian Indonesia dengan negara lain di Asia Tenggara.
"Di India cuma 3,8 ton, Bangladesh 4,7 tom Vietnam 5,8 ton. Ini data FAO (Food Agriculture Organization)," imbuh Mentan.
Lalu, produktivitas pertanian Thailand tercatat sebanyak 3,09 ton, Myanmar 3,7 ton, Filipina 3,9 ton, Pakistan 3,8 ton, Kamboja 3,5 ton per hektarenya.
"Diatas kita cuma Vietnam. Jadi apakah ini tidak berhasil? Ini harus dipertimbangkan, kalau nggak, ada pupuk turun di bawah 5,2 ton," katanya.
Mentan mengatakan, pengelolaan pupuk memang harus diperbaiki, terutama bagi distributor yang nakal dan menyusahkan petani, karena sebenarnya permainan yang dilancarkan agen nakal itulah yang menyebabkan kelangkaan pupuk bersubsidi.
"Agen yang main-main harus dihadapi bersama dan hari ini kita dapat power yang cukup untuk benahi tata kelola karena agen di bawah memang banyak permainan," kata Mentan.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
DPR Prediksi Kelangkaan Pupuk Subsidi Terjadi Lagi Tahun Ini
Komisi IV DPR RI hari ini mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Dalam RDP kali ini, salah satu yang menjadi pembahasan adalah pupuk subsidi.
Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Nasdem, Sulaeman L Hamzah menyoroti alokasi pupuk subsidi di 2021 yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Disampaiknnya, berdasarkan data e-RDKK 2021, kebutuhuan pupuk subsidi mencapai 23,3 juta ton atau senilai Rp 67,12 triliun. Sementara itu, kemampuan APBN 2021 tidak bisa memberikan sesuai dengan kebutuhan subsidi pupuk tersebut.
"Pemerintah hanya bisa memberikan subsidi sebesar Rp 25,276 triliun, sehingga ada kekurangan senilai Rp 41,905 triliun," ucap dia, Senin (25/1/2021).
"Sehingga bisa kita perkirakan pada tahun 2021 kemungkinan adanya kelangkaan pupuk subsidi 2021 masih akan cukup besar. Apa langkah yang akan ditempuh kementan dalam mengatasi kekurangan ketersediaan pupuk bersubsidi tahun 2021?," tanyanya.
Sulaeman berpendapat, saat ini, kepastian mengenai penyaluran pupuk subsidi tepat sasaran juga menjadi pertanyaannya.
"Pupuk subsidi ini memiliki peran penting dalam peningkatan kesejahteraan petani. Namun ada sejumlah masalah seperti tepat sasaran atau tidaknya penerima pupuk bersubsidi," ucap dia.
Advertisement
