Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah berencana membentuk induk usaha atau holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ultra mikro. Holding ini akan berisi PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, holding BUMN ultra mikro di bawah naungan BRI ini merupakan langkah untuk meningkatkan jangkauan dan kapasitas dari institusi dalam bentuk holding.
Advertisement
“Ini untuk melayani lebih banyak dan lebih luas ke segmen ultra mikro," ujarnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (8/2/2021).
Bendahara Negara itu mengatakan, holding harus melalui persetujuan right issue dari BRI, di mana negara akan mengambil seluruhnya dan mengalihkan semua saham seri B negara pada PT PNM dan PT Pegadaian kepada BRI. Adapun proses penyertaan atau penyetoran saham negara meliputi lima hal.
Pertama, right issue BRI dilakukan setelah mendapat arahan dari Komite Privatisasi dan rekomendasi dari Menteri Keuangan serta konsultasi dengan DPR-RI. Sebagaimanan proses right issue yang amanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan.
Kedua, seluruh sahan seri B negara pada PT Pegadaian dan PT PNM akan disetorkan ke BRI dalam rangka partisipasi pemerintah dalam rights issue PT BRI. “Sehingga pemerintah akan tetap terjaga sahamnya di BRI 56,75 persen. Namun dari partisipasi ini, kita gunakan dengan menyerahkan PT PNM dan pegadaian kepada BRI,” tuturnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Proses Selanjutnya
Ketiga, penyertaan atau penyetoran seluruh saham seri B negara pada PT Pegadaian dan PT PNM kepada PT BRI dikaukan sesuai dengan PP Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan Modal Negara kepada BUMN.
Keempat, setelah transaksi rights issue, PT BRI akan memiliki seluruh saham seri B pegadaian dan PNM, sedangkan pemerintah RI masih memiliki satu lembar saham seri A Dwiwarna pada PT Pegadaian dan PT PNM.
Kelima, nilai transaksi akan didasarkan pada hasil penilaian independen Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) sesuai ketenyuan pasar modal.“Bentuk partisipasi pemerintah dalam transaksi rights issue BRI dilakukan secara non-cash pengalihan saham seri B negara dalam PT Pegadaian dan PT PNM,” ucapnya.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
