Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyatakan produktivitas padi/gabah akan turun menjadi di bawah lima ton per hektare, jika kebijakan pupuk bersubsidi dihilangkan dari petani.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, Mentan Syahrul menanggapi kritik sejumlah anggota DPR yang mempertanyakan output atau produktivitas pertanian dari kebijakan subsidi pupuk yang telah berjalan sejak 2014.
Advertisement
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sempat mengkritik terkait dana yang telah digelontorkan negara untuk subsidi pupuk mencapai Rp33 triliun, namun tidak sejalan dengan produksi yang dihasilkan.
"Sebelum ada pupuk subsidi hanya 4 ton per hektare. Ini sudah terlalu bagus. Setelah ada pupuk ini pertumbuhannya 5,2 ton per hektare. Jadi apakah ini berhasil atau tidak berhasil dengan pupuk itu, harus dipertimbangkan. Kalau tidak ada pupuk tadi, dia turun di bawah 5 ton. Pasti," kata Mentan Syahrul dalam RDP yang digelar Komisi IV DPR di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Senin (8/2/2021).
Mentan mencatat bahwa produktivitas padi di Indonesia mencapai 5,2 ton per hektare (ha), jauh lebih tinggi dari negara produsen beras lainnya.
Berdasarkan data Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) tahun 2018, produksi tanaman padi di Thailand hanya 3,09 ton per ha, Filipina 3,97 ton per ha, India 3,88 ton per ha, serta Pakistan 3,84 ton per ha. Di Asia Tenggara, produksi padi Indonesia hanya kalah dengan Vietnam yang mencapai 5,8 ton per ha.
Hasil kajian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) juga mencatat produktivitas tanpa subsidi pupuk untuk tanaman padi mencapai 4,19 ton per ha atau turun 18,09 persen.
Selain itu potensi penurunan produksi tanpa subsidi untuk padi diperkirakan mencapai sebesar 9,86 juta ton dengan nilai Rp51,79 triliun.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Disinggung Soal Kelangkaan Pupuk Subsidi, Ini Pembelaan Mentan
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo membeberkan kinerja penyaluran pupuk bersubsidi beserta isu kelangkaan yang saat ini tengah ramai diperbincangkan.
Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung pupuk bersubsidi yang anggarannya Rp 33 triliun per tahun namun masih mendapat keluhan kelangkaan di kalangan petani. Hal ini pun dibahas dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI.
"Seperti apa dampaknya Rp 33 triliun ini? Saya kira kalau kita teliti sebelum ada pupuk bersubsidi, (panen) hanya 4 ton per hektare. Sebelum dikasih pupuk. Oleh karena itu ada pupuk pertumbuhan rata-rata 5,2 ton per hektare," kata Syahrul kepada Komisi IV, Senin (8/2/2021).
Mentan juga membandingkan produktivitas pertanian Indonesia dengan negara lain di Asia Tenggara.
"Di India cuma 3,8 ton, Bangladesh 4,7 tom Vietnam 5,8 ton. Ini data FAO (Food Agriculture Organization)," imbuh Mentan.
Lalu, produktivitas pertanian Thailand tercatat sebanyak 3,09 ton, Myanmar 3,7 ton, Filipina 3,9 ton, Pakistan 3,8 ton, Kamboja 3,5 ton per hektarenya.
"Diatas kita cuma Vietnam. Jadi apakah ini tidak berhasil? Ini harus dipertimbangkan, kalau nggak, ada pupuk turun di bawah 5,2 ton," katanya.
Mentan mengatakan, pengelolaan pupuk memang harus diperbaiki, terutama bagi distributor yang nakal dan menyusahkan petani, karena sebenarnya permainan yang dilancarkan agen nakal itulah yang menyebabkan kelangkaan pupuk bersubsidi.
"Agen yang main-main harus dihadapi bersama dan hari ini kita dapat power yang cukup untuk benahi tata kelola karena agen di bawah memang banyak permainan," kata Mentan.
Advertisement
