Liputan6.com, Jakarta - Pembentukan holding BUMN untuk pemberdayaan usaha ultra mikro (UMi) serta mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai akan membawa banyak manfaat bagi masyarakat dan setiap perusahaan yang terlibat.
Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto mengatakan, saat ini mayoritas kantor atau unit kerja Pegadaian hanya terdapat di kota-kota besar dan kecamatan yang sudah lama berkembang. Kondisi ini membuat Pegadaian kesulitan menjangkau nasabah di daerah pelosok.
Advertisement
Melalui integrasi UMi dan UMKM pada Holding BUMN, jangkauan kerja Pegadaian dipastikan meluas. Hal ini disebutnya akan membantu upaya pemerintah memberantas keberadaan rentenir di daerah.
Penetrasi ini bisa dilakukan secara hemat, karena Pegadaian hanya perlu menempatkan satu orang pekerjanya di kantor-kantor BRI di pelosok.
"Dengan begitu jangkauan kami kepada masyarakat di bawah akan jauh lebih bagus, yang sebelumnya mereka pinjam ke rentenir kami upayakan mereka bisa beralih ke Pegadaian," kata Kuswiyoto saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Senin (8/2/2021).
Kuswiyoto memaparkan, saat ini sudah ada 75 outlet BRI sekarang piloting untuk menempatkan tenaga Pegadaian. Kedua BUMN tersebut nantinya akan bersinergi secara bisnis.
"Intinya Pegadaian sangat oke dengan adanya holding ini, dan beberapa karyawan kami belum ngeh saja, masih ada yang protes, memang kami kurang sosialisasi jadi mungkin sosialisasi harus terus menerus kami lakukan," paparnya.
Senada, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Arief Mulyadi menyebutkan, Holding BUMN untuk UMi dan UMKM dapat meningkatkan nilai tambah bagi nasabah perusahaan yang akan terlibat.
"Ada banyak nilai tambah dan potensi yang terbuka dengan masuknya PNM dalam ekosistem pengembangan UMi dan UMKM bersama Pegadaian dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk," ujarnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Holding BUMN Ultra Mikro Akan Jangkau 29 Juta Pengusaha
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan holding BUMN ultra mikro akan menjangkau 29 juta usaha dengan skala ultra mikro pada 2024. Sebagaimana diketahui bahwa, holding ini melibatkan tiga institusi besar, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT Pegadaian.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa target 29 juta usaha skala mikro tersebut naik 93 persen dibandingkan dengan target pemerintah di tahun ini sebanyak 15 juta usaha ultra mikro. Dengan demikian, diharapkan usaha ultra mikro dapat menikmati cost of fund yang lebih murah dan kompetitif dari BRI yang dapat dinikmati oleh PNM dan Pegadaian.
"Tahun 2024 diharapkan 29 juta naik dari 15 juta usaha kecil yang bisa dilayani," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (8/2/2021).
Bendahara Negara itu mengatakan, akses permodalan menjadi salah satu kendala yang dihadapi sebagian besar pengusaha usaha kecil dan menengah (UKM). Khususnya ultra mikro yang berkontribusi 98 persen terhadap UKM di Indonesia.
“Usaha kecil menengah saat ini jumlahnya mendekati 60 juta, sebagian belum mendapatkan akses permodalan. Maka kami perlu terus meningkatkan lembaga keuangan dalam menjangkau UKM ini," tuturnya
Bahkan, dia mencatat hingga saat ini sebanyak 65 persen dari 54 juta UKM di Indonesia belum terlayani lembaga keuangan formal. Itu karena mereka sangat tergantung dengan lembaga nonformal yang mempunyai struktur pembiayaan yang sangat tidak menguntungkan bagi mereka.
"Kemudian pelaku usaha mikro memiliki karakteristik vulnerabilitas tinggi, literasi keuangan rendah, askes terbatas dan tidak memiliki aset koleteral,” ujarnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu optimistis pembentukan holding BUMN ultra mikro akan mempercepat tercapainya target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yakni meningkatkan rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan dari 19,75 persen pada tahun 2020 menjadi 22 persen di tahun 2024.
“Beberapa BUMN yang dimiliki negara yang khsusus menyediakan pembiayaan kepada mikro dan menengah melalui bank-bank himbara baik yang konvensional dan syariah sebagai penyalur KUR," jelas dia.
Advertisement
