Pemerintah Haiti Gagalkan Upaya Kudeta yang Ingin Bunuh Presiden

Pemerintah Haiti gagalkan pihak-pihak yang ingin kudeta. Sebanyak 23 orang ditangkap, termasuk pejabat kepolisian.

oleh Tommy K. Rony diperbarui 09 Feb 2021, 08:41 WIB
Ilustrasi: Haiti saat protes krisis bahan bakar di Port-au-Prince, Haiti, Senin (16/9/2019). Krisis bahan bakar menyebabkan transportasi umum tidak beroperasi. (AP Photo/Dieu Nalio Chery)

Liputan6.com, Port-au-Prince - Pemerintah Haiti berhasil menggagalkan upaya kudeta yang ingin membunuh Presiden Jovanel Moise dan menggulingkan pemerintahan. Sebanyak 23 orang ditangkap.

Dilansir France24, Selasa (9/2/2021), upaya kudeta itu digagalkan pada Minggu 7 Februari. Motif kudeta disebut akibat masalah masa kepresidenan Moise.

Di antara yang ditangkap ada hakim Mahkamah Konstitusi hingga kepala kepolisian. Perdana Menteri Haiti Joseph Jouthe berkata sudah mendengar bukti terkait kudeta.

Identitas hakim MA yang ditangkap adalah Hiviquel Dabrezil, sementara pejabat kepolisian yang ditangkap adalah Marie Louise Gauthier yang menjabat sebagai Inspector General.

Presiden Moise lantas berterima kasih pada penjaga istana kepresidenan.

"Saya berterima kasih kepada kepala keamanan di istana saya. Tujuan dari orang-orang itu adalah berusaha merenggut nyawa saya," kata Moise. "Rencananya digagalkan."

 

Load More

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:


Masalah Pemilu

Presiden Amerika Serikat Joe Biden setelah menandatangani Perintah Eksekutif yang membatalkan larangan bagi transgender untuk masuk militer AS pada era Donald Trump di Kantor Oval Gedung Putih, Washington, Senin (25/1/2021). (AP Photo/Evan Vucci)

Moise terpilih menjadi presiden Haiti pada pemilu 2016. Ia sebelumnya terpilih pada pemilu 2015 yang dianggap curang.

VOA melaporkan Haiti harusnya menggelar pemilu 2020, tetapi tidak dilakukan karena alasan pandemi COVID-19, dan ia menyebut akan menyelesaikan jabatan pada 2022. Hal itu ditentang oleh oposisi.

Pekan lalu, aktivis-aktivis Haiti mengirimkan surat kepada PBB agar tidak memberi dukungan kepada Preisden Moise yang dituding anti-demokrasi.

Namun, posisi PBB adalah mendukung Moise untuk menyelesaikan jabatan pada 2020. Posisi serupa diambil pemerintahan AS yang menyebut masa jabatan Moise akan selesai pada 7 Februari 2022.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya