KPAI Ungkap Permasalahan Anak Selama Masa Pandemi COVID-19 di Bidang Pendidikan

Jasra juga menyinggung tentang rencana pembukaan sekolah. Menurutnya, KPAI telah melakukan pengawasan terhadap 49 sekolah di 21 kabupaten/kota.

“Sekolah harus menyiapkan sarana, prasarana, protokol atau SOP yang mengedepankan 5 siap. Yaitu, siap pemerintah daerah, siap gurunya, siap sekolahnya, siap orangtuanya, dan yang terpenting siap siswanya.”

Untuk mencapai 5 siap, maka diperlukan dana anggaran dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pembelajaran tatap muka di waktu yang akan datang, jelas Jasra.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPAI, Rita Pranawati, menyampaikan bahwa pandemi mengubah banyak hal dalam kehidupan anak. Mulai dari belajar di rumah, terbatasnya akses untuk beraktivitas di luar, pelayanan kesehatan yang dominan untuk pelayanan COVID-19, hingga dampak yang dirasakan anak akibat kondisi orangtua.

“Hingga penghujung 2020, sebagian besar anak masih belajar dari rumah, beraktivitas di rumah, dan anak pun beradaptasi dengan aktivitas baru termasuk menjadi sangat dekat dengan teknologi digital,” katanya.

Segala perubahan ini membuat kinerja KPAI ikut berubah menjadi lebih fokus pada perlindungan anak di era pandemi, tambahnya.

“Pelaksanaan tugas KPAI dalam melakukan pengawasan dan perlindungan hak anak juga beradaptasi dengan situasi pandemi, misalnya pengaduan di awal pandemi difokuskan secara daring baik melalui email maupun media sosial.”

Layanan mediasi KPAI juga mengalami adaptasi dan perlambatan apalagi di awal masa pandemi, lanjut Rita. Konteks pengawasan dan advokasi juga disesuaikan dengan situasi. Ada pengawasan secara langsung, ada pula pengawasan daring.

Ditemukannya masalah-masalah yang dihadapi anak di bidang pendidikan mulai dari PJJ hingga PPDB adalah sebagian hasil dari pengawasan tersebut.