Kemlu Imbau WNI Tidak Ikut Demonstrasi di Myanmar

Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan mengadakan sesi khusus pada Jumat 12 Februari yang membahas krisis di Myanmar setelah pemerintah sipil terpilih diambil alih oleh militer dalam kudeta 1 Februari.

Inggris dan Uni Eropa sebelumnya meminta pertemuan itu berlangsung pada Senin 8 Februari pagi, namun batal karena hanya didukung 19 anggota dari 47 anggota forum. Sementara sebagian besar negara-negara Barat bergabung dengan Jepang dan Korea Selatan yang setuju sesi khusus bahas Myanmar digelar Jumat 12 Februari. 

Dikutip dari laman Channel News Asia, Selasa (9/2/2021), Amerika Serikat yang mengumumkan kembali ke forum HAM PBB termasuk di antara 28 negara yang terdaftar mendukung sesi khusus bahas Myanmar pada 12 Februari.

Para negara anggota sedang mendiskusikan rancangan resolusi yang akan dipresentasikan untuk diadopsi pada sesi tersebut, kata para diplomat.

Puluhan ribu orang turun ke jalan untuk hari ketiga pada Senin 8 Februari untuk memprotes kudeta yang menggulingkan pemerintah sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi.

Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengatakan, junta militer akan mengadakan pemilihan baru dan menyerahkan kekuasaan kepada pemenang.

Julian Braithwaite, duta besar Inggris untuk PBB di Jenewa, mengatakan pada pertemuan organisasi Dewan Hak Asasi Manusia bahwa penahanan politisi dan warga sipil terpilih oleh militer "memiliki implikasi besar bagi hak asasi manusia di negara itu".

Dia mencatat bahwa Thomas Andrews, penyelidik PBB tentang hak asasi manusia di Myanmar, telah menyerukan diadakannya sesi khusus untuk menunjukkan kepada warga Myanmar "mereka tidak sendirian di saat-saat seperti ini."

"Di atas segalanya, kami harus segera menanggapi penderitaan orang-orang di Myanmar dan situasi hak asasi manusia akan memburuk dengan cepat di sana," kata Braithwaite.