Tanggapi Kudeta Militer dengan Tegas, Joe Biden Bekukan Akses Aset Jenderal Myanmar

Presiden AS Joe Biden menyatakan pemerintahannya mengambil tindakan terhadap militer Myanmar termasuk membekukan akses ke aset yang berbasis di AS.

oleh Natasha Khairunisa Amani diperbarui 11 Feb 2021, 11:00 WIB
Presiden Joe Biden berbicara selama Pelantikan di US Capitol di Washington, Rabu (20/1/2021). Joe Biden mengalahkan Donald Trump di pemilu AS 2020 dengan perolehan 81 juta suara. (AP Photo/Patrick Semansky, Pool)

Liputan6.com, Washington D.C- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyatakan bahwa pemerintahannya mengambil tindakan terhadap militer Myanmar dengan membekukan akses ke aset yang berbasis di AS. 

Menyusul kudeta militer yang terjadi di Myanmar, Biden mendesak para jenderal negara itu untuk melepaskan kekuasaan.

"Hari ini saya kembali menyerukan kepada militer Burma untuk segera membebaskan para pemimpin politik demokratis dan aktivis yang mereka tangkap termasuk Aung San Suu Kyi dan juga Presiden Win Myint," kata Biden dalam pernyataannya menyusul kudeta di Myanmar pekan lalu.

"Militer harus melepaskan kekuasaan," jelas Biden, seperti dikutip dari Channel News Asia, Kamis (11/2/2021).

Biden juga mengatakan bahwa pemerintahannya memutus akses dana terhadap para jenderal militer Myanmar sebesar US$ 1 miliar di AS dan akan segera mengeluarkan sanksi baru.

"Saya telah menyetujui perintah eksekutif baru yang memungkinkan kita untuk segera memberikan sanksi kepada para pemimpin militer yang mengarahkan kudeta, kepentingan bisnis mereka serta anggota keluarga dekat," terangnya. 

Dikatakan juga bahwa pemerintahan Biden akan mengidentifikasi target putaran pertama di bawah sanksi pekan ini.

Selain itu, Biden menegaskan kembali bahwa AS tidak akan mengekang bantuan ke Myanmar, yang juga dikenal sebagai Burma, yang ditujukan kepada masyarakat sipil atau kelompok kemanusiaan.

 

Load More

Saksikan Video Berikut Ini:


Hukum AS Larang Bantuan ke Pemerintah yang Lakukan Kudeta

Tentara duduk dalam kompleks Balai Kota sehari setelah militer Myanmar merebut kekuasaan, Yangon, Myanmar, Selasa (2/2/2021). Militer Myanmar menahan pemimpin yang terpilih secara demokratis Aung San Suu Kyi dan memberlakukan keadaan darurat satu tahun. (STR/AFP)

Hukum AS melarang bantuan kepada pemerintah yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta, meskipun hampir semua pendanaan AS ke Myanmar disalurkan melalui kelompok non-pemerintah.

Para jenderal tertinggi termasuk panglima militer yang memimpin kudeta di Myanmar, termasuk Min Aung Hlaing, dilaporkan sudah berada di bawah sanksi perjalanan dan keuangan oleh AS atas kampanye brutal terhadap sebagian besar kalangan Muslim Rohingya.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price menyatakan bahwa AS masih dapat meningkatkan tekanan lebih lanjut terhadap para jenderal Myanmar dengan mengoordinasikan tindakannya dengan sekutunya.

"Kami dapat menjatuhkan biaya yang bahkan lebih curam dengan bekerja sama bersama mitra dan sekutu yang berpikiran sama," kata Price.


Infografis Penangkapan Aung San Suu Kyi dan Kudeta Militer Myanmar

Infografis Penangkapan Aung San Suu Kyi dan Kudeta Militer Myanmar. (Liputan6.com/Trieyasni)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya