Komnas Tegaskan Nikah Siri Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) turut merespons kasus Aisha Weddings yang mempromosikan pernikahan siri serta pernikahan anak. Komnas Perempuan menganggap bahwa nikah siri merupakan satu bentuk kekerasan terhadap wanita.

"Nikah siri adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan karena tidak diakuinya hak-hak perempuan dalam perkawinan," kata Komisoner Komnas Perempuan Bahrul Fuad kepada Liputan6.com, Kamis (11/2/2021).

Meski secara agama sah, namun nikah siri secara hukum negara tidak memiliki legalitas. Sehingga jika terjadi sengketa rumah tangga, maka pihak istri akan rentan dirugikan karena tidak ada bukti sah pernikahan. 

"Hal lain yang merugikan adalah, anak yang lahir dari pernikahan siri pada akta kelahirannya hanya akan ditulis sebagai anak seorang ibu, sehingga anak akan kehilangan hubungan legal dengan ayahnya. Hal ini akan berdampak pada anak yang tidak dapat mengakses hak waris dari ayah," terang Fuad.

Hal ini juga sewarna dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU KDRT). Dalam UU tersebut, praktik poligami yang erat kaitannya dengan nikah siri, tanpa seizin istri pertama merupakan tindak kekerasan terhadap perempuan.

"Pasal 45 dan 49 Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menyebutkan praktik kawin kedua dan seterusnya tanpa ada izin istri pertama adalah tindak kekerasan terhadap perempuan dan itu bisa dipidanakan. Poligami juga berpotensi menghilangkan hak-hak anak dari hasil poligami," ucapnya. 

Fuad mengungkap, data yang dimiliki Komnas Perempuan menunjukan bahwa wanita yang terlibat dalam pernikahan poligami kerap mendapat kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, maupun kekerasan finansial atau penelantaran.

"Beberapa negara Islam sesungguhnya melarang warganya melakukan poligami seperti Turki dan Tunisia," jelas Fuad.

Fuad juga mengaku prihatin atas penggunaan agama untuk mendorong pernikahan poligami dan pernikahan anak tanpa mempertimbangkan kerugian yang ditimbulkan terhadap perempuan dalam praktik tersebut. 

"Ketiga masalah (pelanggaran hukum pernikahan, perdagangan manusia, pernikahan poligami) menurut pemantauan kami dapat menempatkan perempuan dalam risiko kekerasan dan diskriminasi yang serius. Selain tindakan hukum, peristiwa ini mengingatkan kita bahwa ada kebutuhan untuk memperkuat upaya kita dalam pendidikan publik dalam mendorong transformasi budaya tentang perkawinan anak dan untuk memperkuat kemitraan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan dan dalam keluarga," ucapnya. 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: