7 Pesan Jokowi Terkait Penanganan Covid-19 di Indonesia

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Wali kota dan Wakil Wali kota menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro untuk menekan laju penyebaran Covid-19.

Dia menilai saat ini memang diperlukan langkah-langkah extraordinary yang mendesak untuk mengendalikan penularan virus corona.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Istana Negara Jakarta, Kamis (11/2/2021).

"Jangan sampai yang terkena virus hanya satu orang dalam satu RT yang di-lockdown seluruh kota. Jangan sampai yang terkena virus misalnya, 1 kelurahan yang di Lockdown seluruh kota. Untuk apa (lockdown seluruh kota)? Ini yang sering kita keliru di sini," ujar Jokowi seperti yang ditayangkan di Youtube Sekretariat Presiden.

Menurut dia, lockdown skala mikro di tingkat desa, kelurahan, dan RT/RW tidak akan merusak kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini berdasarkan pengalaman dari dari negara-negara me-lockdown seluruh kotanya.

"Enggak bisa lagi satu kota langsung di lockdown, melihat proses-proses yang dilakukan negara lain me-lockdown seluruh negara, me-lockdown satu provinsi, satu kota, ekonomi jatuh. Jadi hati-hati mengenai ini," ucap Jokowi.

Untuk itu, Jokowi pun meminta Wali kota dan Wakil Walikota untuk memetakan zonasi penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing secara detail. Sehingga, pengendalian penyebaran virus corona dapat dilakukan dari skala mikro.

"Mengerti betul dimana barang itu ada sampai di tingkat kelurahan, RW atau RT," ucap Jokowi.

Disamping itu, dia menekankan pentingnya penguatan testing, tracing (pelacakan kontak), dan treatment (perawatan) untuk menekan laju penularan Covid-19. Jokowi menegaskan apabila ditemukan pasien Covid-19, maka harus segera diisolasi.

"Mengenai treatment isolasi ini harus mendapatkan perhatian yang serius baik dari sisi penyediaan obat-obatan, penyediaan bed Rumah Sakit, kesiapsiagaan tenaga medis harus selalu dicek, selalu dimonitor," kata dia.

"Jangan ragu kalau memang dirasa kurang, jangan ragu meminta bantuan dari pemerintah pusat maupun TNI-Polri," sambung Jokowi.

Jokowi meminta Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk tak hanya sekadar mengingatkan masyarakat untuk memakai masker di masa pandemi Covid-19.

Namun, pemerintah daerah juga harus membagi-bagikan masker sebab beberapa masyarakat ternyata tak mampu untuk membeli.

"Jangan hanya juga menyuruh pakai masker kepada masyarakat, pakai masker, pakai masker. Tetapi sekarang saya tambah perintahnya, juga harus bagi masker karena banyak rakyat kadang tidak mampu membeli masker," kata Jokowi.

"Selain menyuruh pakai masker, menghimbau pakai masker, tetapi juga bagi masker," sambungnya.

Dia menekankan pentingnya disiplin protokol kesehatan 3M untuk menekan laju penyebaran virus Corona. Mulai dari, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak.

Jokowi lantas mengingatkan pemerintah daerah untuk terus menggaungkan disiplin protokol kesehatan kepada masysrakat.

Bahkan, dia telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri menurunkan aparatnya untuk membantu pemerintah daerah.

"Pengendalian laju penyebaran virus harus menjadi di prioritas utama kita," terang dia.

Selain itu, dia memintra pemerintah daerah meningkatkan testing, tracing (pelacakan), dan treatment (perawatan) pasien Covid-19.

Jokowi ingin masyarakat yang terinfeksi Covid-19 langsung diisolasi untuk mencegah penyebaran virus secara meluas.

"Siapkan isolasi terpusat bekerja sama sekali lagi dengan Kementerian Kesehatan, BNPB, TNI dan Polri," ucap Jokowi.

Jokowi mengatakan vaksinasi Covid-19 untuk petugas pelayan publik akan dimulai pada pekan depan sebab mereka kerap berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian, program vaksinasi akan dilanjutkan kepada masyarakat yang memiliki mobilitas yang tinggi.

"Misalnya pasar, misalnya di sektor-sektor jasa yang padat interaksi, yang interaksinya tinggi segera lakukan (vaksinasi)," papar dia.

Jokowi menekankan pentingnya vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat yang memiliki mobilitas dan interkasi yang tinggi. Hal ini untuk memagari dan mencapai herd immunity atau kekebalan komunal.

"Misalnya di kota ada mal, para karyawan di mal langsung (divaksin) karena dia banyak sekali berhubungan dengan masyarakat," kata dia.

Dia meminta kepala daerah membuat manajeman perencanaan vaksinasi secara detail. Sehingga, apabila vaksin Covid-19 tiba di Indonesia dengan jumlah besar, pemerintah daerah sudah mengetahui siapa saja yang masuk prioritasi vaksinasi.

"Jangan lupa yang untuk yang rentan utamanya yang lanjut usia itu menjadi prioritas," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, pemerintah pusat tengah berusaha keras untuk mendapat tambahan vaksin dari berbagai produsen.

Pasalnya, saat ini hanya ada beberapa produsen vaksin sementara ada 215 negara yang berebut untuk mendapatkan vaksin virus corona.

Menurut dia, baru 42 negara yang baru bisa melakukan program vaksinasi sedangkan sisanya masih berebut mendapatkan vaksin. Di Indonesia, program vaksinasi Covid-19 sudah dimulai sejak 13 Januari 2021 dimana tenaga kesehatan menjadi prioritas awal.

"Kita sudah mendapatkan komitmen 426 juta (dosis vaksin). Ini Alhamdulillah karena sejak awal, sejak Agustus kita sudah mulai pendekatan dengan produsen-produsen vaksin. Bukan barang yang mudah, ini rebutan, semua negara rebutan," tutur Jokowi.

Untuk itu, dia menegaskan program vaksinasi harus betul-betul tepat sasaran. Jokowi meminta pemerintah daerah mempersiapkan vaksinator serta manajemen vaksinasi di lapangan.

Selain vaksinasi di Puskesmas, dia ingin ada vaksinasi yang dilakukan secara massal. Dengan begitu, target vaksinasi Covid-19 kepada 182 juta masyarakat dapat selesai pada 2021.

"Kumpulkan di GOR, kumpulkan di Balai Kota dengan jumlah yang banyak sehingga harian ini kita bisa melakukan suntikan vaksin dalam jumlah yang banyak sehingga segera tercapai herd immunity," ucap Jokowi.

Jokowi kemudian meminta program vaksinasi Covid-19 dilakukan berdasarkan klaster atau kelompok sehingga penyuntikan vaksin bisa lebih cepat. Menurut dia, vaksinasi tak bisa dilakukan secara acak atau orang per orang.

"(Vaksinasi) Bukan orang per orang karena kita ingin melakukan vaksinasi itu klaster, memagari sehingga tercapai kekebalan komunal, tercapai herd immunity," jelas Jokowi.

Dia pun meminta kepala daerah memetakan daftar prioritas penerima vaksin Covid-19. Jokowi ingin vaksinasi lebih diprioritaskan untuk masyarakat yang memiliki interaksi dan mobilitas yang tinggi.