Liputan6.com, Pekalongan - Bak jamur di musim penghujan, para pemungut sumbangan korban banjir bermunculan di beberapa titik jalan pantura. Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, bahkan harus turun tangan menertibkan para peminta sumbangan itu karena sudah mengganggu arus lalu lintas.
Kepala Satuan Polisi dan Pamong Praja, Sri Budi Santosa, Kamis (11/2/2021) mengatakan, banjir yang melanda di puluhan kelurahan telah menimbulkan rasa peduli warga untuk membantu mereka yang sedang mengalami musibah dengan memungut sumbangan di jalan.
"Meski sifatnya positif, namun apabila itu dilaksanakan dengan meminta sumbangan di jalanan umum, hal itu tentunya tidak dibenarkan. Oleh karena itu kami melakukan penertiban," ujarnya.
Budi yang didampingi Kepala Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP, Agung Jaya Kusuma Aji mengatakan, pihaknya juga menduga ada penyalahgunaan penggunaan dana sumbangan korban banjir yang dipungut dari para pengguna jalan.
Baca Juga
Advertisement
"Hasil temuan, memang benar aksi turun ke jalan untuk meminta sumbangan dengan membawa kotak bertuliskan 'Sumbangan untuk korban banjir' memang ada betul dan ada yang disalahgunakan," katanya.
Menurut dia, pihaknya memahami terhadap kebutuhan hidup para korban dan semangat elemen masyarakat yang ingin memberikan bantuan pada mereka.
Namun, kata dia, dengan cara memungut sumbangan di jalanan tidak bisa dibenarkan karena hal itu akan mengganggu arus lalu lintas kendaraan dan pertanggungjawabannya juga tidak bisa diverifikasi.
"Oleh karena itu, kami berharap mereka tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada pencarian dana sumbangan di jalanan. Bagi masyarakat yang mau berbagi rezeki membantu (berdonasi) agar bisa lebih bijak menyalurkan bantuan melalui lembaga atau instansi yang berkompeten," tuturnya.
Ia mengatakan masalah bencana sudah menjadi urusan bersama termasuk pemkot juga telah berupaya membantu korban banjir baik dari segi sarana dan prasarana evakuasi, tempat pengungsian, dan penyiapan dapur umum.
Selain itu, kata dia, koordinasi pada tingkat kelurahan juga sudah dilakukan agar warga terdampak banjir yang mengungsi maupun tidak mengungsi masih tercukupi kebutuhannya dan terlayani dengan baik.
"Kami sudah menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait soal pengumpulan dana di jalanan. Kasus pengumpulan dana di jalanan termasuk dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan sudah ada peraturan daerah yang mengatur yaitu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum," katanya.
**Ingat #PesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
