Liputan6.com, Jakarta - Sesuai dengan penuturan Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat dicapai dengan menjalankan program-program prioritas yang mampu mendorong aktivitas ekonomi, peningkatan konsumsi, peningkatan ekspor, dan peningkatan investasi, dengan industri sebagai roda penggerak utamanya.
Program-program tersebut diantaranya program pendidikan dan pelatihan vokasi, program riset serta inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditopang melalui kegiatan percepatan pemanfaatan transformasi industri 4.0, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penyelenggaraan forum penguatan kapasitas lembaga sertifikasi industri hijau, program nilai tambah dan daya saing industry, serta pelaksanaan peta jalan Making Indonesia 4.0.
Advertisement
Dukungan manajemen melalui peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara Kemenperin, layanan data dan informasi industri 4.0 juga diharapkan menjadi penguat PEN sekaligus menjadi modal penggerak dalam berkomitmen mencapai reformasi birokrasi.
Komitmen pencapaian reformasi birokrasi melalui penerapan zona integritas terus digaungkan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustian (Kemenperin).
Sebagaimana arahan Inspektur Jenderal Kemenperin, Masrokhan, pada kesempatan kunjungan kerja sebelumnya di Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI), pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) harus semakin banyak diperoleh oleh satker Kemenperin.
“Pencapaian Grand Design Reformasi Birokrasi Kemenperin adalah Dynamic Governance pada tahun 2024. Birokrasi bersih dan akuntabel, kapabel, disertai service excellence dapat dicapai dengan komitmen bersama dalam membangun Zona Integritas. Wujud nyata komitmen yang dapat dilakukan saat ini adalah kesediaan satker Kemenperin dalam perolehan predikat WBK dan WBBM,” ujar Masrokhan pada pidato pengarahannya di Politeknik STTT Bandung, baru-baru ini.
Pada kesempatan itu pula, Masrokhan menegaskan agar satker Kemenperin siap menghadapi setiap pemeriksaan guna monitoring dan evaluasi kinerja satker, termasuk didalamnya pemeriksaan keuangan oleh BPK.
“Kesiapan dokumen, kesiapan SDM, kesiapan informasi, dan kesiapan komunikasi harus selalu diperhatikan guna kesuksesan audit pemeriksaan BPK pada satker Kemenperin klaster Bandung,” ujarnya.
Pengarahan dihadiri oleh seluruh satker Kemenperin klaster Bandung guna memotivasi kesiapannya dalam menghadapi pemeriksaan BPK. Acara diakhiri dengan penandatanganan komitmen atas kesediaan satker dalam upaya perolehan WBK dan WBBM. Tampak Kepala BBK, BBLM, dan BBPK menandatangani komitmen upaya perolehan WBK.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Predikat WBBM
Sedangkan Kepala BBT, B4T dan Direktur Politeknik STTT Bandung menandatangani komitmen mendapatkan predikat WBBM. Tak hanya itu, knowledge sharing melalui paparan Success Story membangun WBK dan WBBM oleh kepala BBTPPI, Ali Murtopo Simbolon, juga turut mendukung program arahan ini.
“Komitmen jajaran pimpinan Kemenperin telah membersamai semangat kami dalam memperoleh predikat WBK dan WBBM. Dengan tetap memperhatikan perhatian utama pada setiap upaya perolehan predikat seperti kelengkapan dokumen, inovasi layanan publik, dan edukasi pelanggan, kami juga berkomitmen untuk mereplika keberhasilan ini kepada satker lain sehingga mendukung kebijakan prioritas Kemenperin dalam membangun Zona Integritas, “ tutur Ali.
Sebelum berpamitan, Masrokhan beserta seluruh rombongan melihat langsung Showcase Industri 4.0 Politeknik STTT Bandung, Knitting smart factory dan Dyeing Finishing smart factory sebagai salah satu digital satelit PIDI 4.0, Mesin Melt Spinning di Learning Factory BBT, dan Fasilitas di BBK. Kesiapan transformasi digital ini dharapkan mampu mendongkrak inovasi layanan yang dapat menyentuh publik secara langsung dan masif sehingga memicu kepuasan pelanggan.
Advertisement
