Liputan6.com, D.C - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengumumkan pada Jumat 12 Februari bahwa ia akan mencabut penetapan gerakan Houthi Yaman sebagai organisasi teroris asing dan kelompok teroris global yang ditetapkan secara khusus. Kebijakan itu efektif pada 16 Februari mendatang.
Keputusan tersebut, yang membalikkan daftar hitam Houthi oleh mantan pemerintahan Trump, adalah bagian dari perubahan kebijakan oleh Presiden AS Joe Biden yang bertujuan meredakan krisis kemanusiaan terburuk di dunia dan mengintensifkan diplomasi untuk mengakhiri perang saudara yang melelahkan di Yaman.
Advertisement
"Keputusan ini merupakan pengakuan atas situasi kemanusiaan yang mengerikan di Yaman," kata Blinken dalam sebuah pernyataan sebagaimana diwartakan Reuters, dikutip dari Antara, Minggu (14/2/2021).
Perang tersebut mempertemukan gerakan Houthi yang berpihak pada Iran melawan pemerintah Yaman yang diakui secara internasional yang didukung oleh koalisi militer yang dipimpin Saudi.
Pemerintahan Biden, pemerintah lain, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi bantuan sama-sama khawatir bahwa sanksi yang dijatuhkan pada Houthi dapat menghambat pengiriman makanan justru di saat ancaman kelaparan besar yang meningkat.
Blinken, bagaimanapun, tampaknya memperlihatkan batas toleransi AS terhadap gerakan Houthi. Dia mengatakan tiga pemimpinnya - Abdul Malik al-Houthi, Abd al-Khaliq Badr al-Houthi dan Abdullah Yahya al-Hakim - akan tetap dikenakan sanksi AS.
Dia juga mengatakan Washington akan terus "memantau secara dekat" aktivitas gerakan dan para pemimpinnya dan "secara aktif mengidentifikasi" target sanksi baru, terutama mereka yang bertanggung jawab atas serangan terhadap kapal-kapal komersial di Laut Merah dan serangan rudal di Arab Saudi.
"Amerika Serikat tetap berpandangan jernih tentang tindakan jahat Ansarallah," kata Blinken, menggunakan istilah yang juga dikenal dengan gerakan Houthi. "Tindakan dan kebandelan Ansarallah memperpanjang konflik ini dan menimbulkan kerugian kemanusiaan yang serius."
Simak video pilihan berikut:
Rencana yang Terealisasi
Sebelumnya, pada 5 Februari 2021, AS berniat mencabut sebutan teroris untuk gerakan Houthi Yaman sebagai tanggapan atas krisis kemanusiaan negara itu.
Pencabutan cap teroris itu, yang dikonfirmasi oleh seorang pejabat Departemen Luar Negeri, dilakukan sehari setelah Presiden Joe Biden mengumumkan penghentian dukungan AS untuk kampanye militer yang dipimpin Arab Saudi di Yaman, yang secara luas dipandang sebagai konflik proksi antara Arab Saudi dan Iran.
"Tindakan kami sepenuhnya karena konsekuensi kemanusiaan dari penyebutan teroris pada menit-menit terakhir dari pemerintahan sebelumnya. PBB dan organisasi kemanusiaan menjelaskan bahwa kampanye militer akan mempercepat krisis kemanusiaan terburuk di dunia," kata pejabat itu, sebagaimana diwartakan Reuters, dikutip dari Antara, Minggu (7/1/2021).
Perserikatan Bangsa-Bangsa menggambarkan Yaman sebagai krisis kemanusiaan terbesar di dunia, dengan 80 persen rakyatnya membutuhkan bantuan.
Advertisement
