Liputan6.com, Jakarta - Kebijakan Dana Desa yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo benar-benar sangat bermanfaat dalam mengubah dan memperlancar roda pembangunan ekonomi pinggiran di desa. Hal ini juga wujud komitmen dan konsistensi Jokowi untuk membangun Indonesia dari pinggiran.
Demikian disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sabam Sirait. Sabam, yang juga anggota MPR RI paling senior, mengatakan bahwa ada banyak manfaat dari dana desa. Misalnya membantu mengatasi permasalahan di desa, seperti kemiskinan dan pengangguran.
Advertisement
Penulis buku Politik Itu Suci tersebut juga mengatakan bahwa dana desa harus tetap diawasi secara ketat. Sehingga tidak ada penyelewengan dan kebocoran di sana-sini. Di saat yang sama, masyarakat desa juga harus didampingi sehingga mampu mengelola dana desa secara transparan dan akuntabilitas.
"Aparat penegak hukum harus dilibatkan sehingga tidak salah sasaran dan tidak diselewengkan. Sehingga masyarakat desa bisa benar-benar sejahtera," kata Sabam, yang sudah berpolitik sejak zaman Bung Karno dan menerima Bintang Mahaputera Utama dari Negara.
Terkait langkah DPD RI yang mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Badan Usaha Milik Desa (RUU BUMDes), Sabam menilai BUMDes bisa memajukan desa. Apalagi selama ini juga banyak desa yang sudah menjadi contoh baik dalam mengelola dana desa dengan mendirikan usaha milik desa.
"Semoga dengan UU BUMDes bisa memajukan dan meningkatkan kesejahteraan di desa. Sebagaimana kata Bung Karno, kita harus mandiri di bidang ekonomi. Desa-desa juga harus mandiri," kata Sabam.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Kebijakan untuk Rakyat
Deklarator PDI tahun 1973 ini juga sangat yakin pikiran dan kebijakan Joko Widodo selalu untuk rakyat, termasuk rakyat yang ada di desa-desa. Sabam mengaku kenal Jokowi sejak lama, sebelum Jokowi menjadi Wali Kota Solo.
"Sejak dulu, Jokowi sangat peduli kepada rakyat. Saya juga tahu bahwa dia dan keluarganya merupakan orang yang sederhana," tegas Sabam.
Advertisement
