Jokowi: Saya Perintahkan TNI-Polri Aktif Disiplinkan Protokol Kesehatan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan bahwa krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 masih belum berakhir.

oleh Lizsa Egeham diperbarui 16 Feb 2021, 07:38 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ucapan selamat kepada Nahdlatul Ulama (NU) di peringatan hari lahir (harlah) ke-95 salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut pada Sabtu, 30 Januari 2021. (Biro Pers Sekretariat Presiden)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan bahwa krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 masih belum berakhir. Untuk itu, dia meminta jajaran TNI-Polri terus aktif membantu penegakan kedisiplinan protokol kesehatan.

Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada peserta Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2021 yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 15 Februari 2021.

"Saya perintahkan kepada seluruh jajaran TNI dan Polri untuk terus aktif mendisiplinkan protokol kesehatan, mendisiplinkan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan)," ujar Jokowi dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden.

Dia juga meminta TNI-Polri aktif membantu upaya pemerintah menjanlankan testing, tracing (pelacakan kontak), dan treatment (perawatan) kepada pasien Covid-19. Selain itu, Jokowi menginstruksikan TNI dan Polri mendukung agar penerapan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro dapat berjalan dengan baik.

Ikuti cerita dalam foto ini https://story.merdeka.com/2303605/volume-5

Pasalnya, kata dia, TNI memiliki unit Bintara Pembina Desa (Babinsa) di tingkat desa/kelurahan. Sementara itu, Polri memiliki Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas).

"Kita harapkan semuanya bekerja terintegrasi. Kita harapkan rantai penularan Covid-19 cepat terputus dan krisis ini segera selesai," kata Jokowi.

Disamping itu, dia meminta TNI dan Polri untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi massal Covid-19. Hal ini mengingat TNI-Polri memiliki kapasitas dalam mengelola setiap kedaruratan atau krisis yang terjadi di tanah air.

Jokowi ingin adanya vaksinasi massal yang dilakukan dengan sistem klaster. Misalnya, pasar atau wilayah-wilayah dengan zona risiko tinggi penularan Covid-19 dapat dilakukan vaksinasi secara bersamaan.

"Vaksinasi memang dilakukan di Puskesmas, vaksinasi juga dilakukan di rumah sakit, tetapi perlu juga pada klaster-klaster tertentu vaksinasi dilakukan massal. Mungkin bisa di klaster pasar misalnya, atau di klaster-klaster jasa ekonomi atau di klaster-klaster kampung yang sudah memerah," jelasnya.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Tak Mudah Dapat Vaksin

Pemerintah, kata dia, tengah berupaya keras mendapatkan vaksin Covid-19 dari berbagai negara. Jokowi mengakui bahwa tak mudah untuk mendapatkan vaksin virus corona sebab ada 215 negara yang terdampak Covid-19 dan membutuhkan vaksin.

Terlebih, pemerintah menargetkan 182 juta penduduk Indonesia harus divaksin agar tercapai herd immunity atau kekebalan komunal. Sedangkan, setiap orang harus disuntik sebanyak dua kali sehingga butuh banyak dosis vaksin.

"Sudah kita itung kemarin, angkanya 182 juta orang yang harus divaksin. Artinya, kita harus menyuntikk 364 (juta) suntikan, bukan angka yang kecil. Karena angka ini akan menghasilkan herd immunity," tutur Jokowi.

Adapun Jokowi menargetkan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia bisa rampung sebelum 2021. Untuk itu, dia meminta TNI-Polri bergerak cepat agar vaksinasi kepada 182 juta penduduk Indonesia dapat segera selesai.

"Saya juga minta TNI dan Polri mengawal distribusi pengamanan vaksin untuk menuju daerah-daerah," ucap Jokowi.

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya