Liputan6.com, Jakarta - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mendukung persetujuan global mengenai pandemi yang bertujuan menetapkan standar berbagi data dan transparansi.
Johnson melontarkan komentar itu dalam acara pengarahan (briefing) tentang COVID-19 dari kantornya di London, Inggris ketika ditanya tentang tim Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) yang baru-baru ini berkunjung ke Wuhan, China, untuk menyelidiki sumber pandemi COVID-19.
Baca Juga
Advertisement
Pada Jumat (12/2), Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, merilis pernyataan bahwa pemerintahan Biden sangat menghormati pekerjaan yang dilakukan WHO dan para pakarnya.
Namun, Biden juga mengungkapkan "keprihatinan mendalam" atas temuan dini dari tim investigasi COVID-19 itu dan mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar proses yang digunakan untuk sampai pada kesimpulan mereka.
Pemerintahan Biden meminta China agar data dari hari-hari awal perebakan itu disebarluaskan kepada dunia, supaya dunia lebih paham tentang pandemi ini dan siap kalau perebakan ini terulang.
Boris Johnson setuju dengan komentar itu dan seruan pemerintah Amerika bagi transparansi.
Ia mengatakan akan mengambil langkah lebih jauh dan mendukung pakta pandemi global yang mengarah pada kesepakatan bersama tentang bagaimana berbagi data dan memastikan adanya transparansi.
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Simak video pilihan di bawah ini:
Banyak Pihak Setuju
Presiden Dewan Eropa, Charles Michel, pertama kali mengusulkan gagasan bagi persetujuan pandemi November lalu dalam Forum Perdamaian Paris.
Pakta seperti itu kemungkinan bisa dikembangkan disertai keikutsertaan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kelompok masyarakat madani, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM)
Negara-negara yang menandatangani persetujuan seperti itu, bila terjadi pandemi lagi, mempunyai seperangkat standar dan panduan yang mengatur bagaimana berbagi data pandemi dengan negara-negara lain.
Advertisement