Liputan6.com, Jakarta - Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Rabu (17/2) meminta negara ekonomi terbesar dunia untuk membentuk satuan tugas guna merencanakan dan mengoordinasikan rencana vaksinasi COVID-19 global.
"Dunia sangat membutuhkan rencana vaksinasi global untuk menyatukan semua pihak yang memiliki kekuatan, keahlian ilmiah, produksi, dan kapasitas keuangan yang diperlukan," kata Antonio Guterres pada pertemuan virtual tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB tentang peluncuran vaksin global.
Advertisement
"Saya yakin G-20 dalam posisi yang tepat untuk membentuk satuan tugas darurat guna mempersiapkan rencana vaksinasi global seperti itu dan mengoordinasikan implementasi dan pembiayaannya," ujar Guterres.
Ia mengatakan gugus tugas harus mencakup Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), aliansi vaksin global Gavi, lembaga keuangan internasional, serta aliansi vaksin internasional COVAX, dan semua negara yang memiliki kapasitas untuk mengembangkan vaksin atau memproduksinya jika sudah memiliki izin.
"Satgas akan memiliki kapasitas untuk memobilisasi perusahaan farmasi dan pelaku industri dan logistik penting" tambah Guterres.
Para pemimpin G-7 akan mengadakan pertemuan virtual Jumat dan Sekjen PBB mengatakan mereka bisa menggunakan sesi itu untuk menciptakan momentum guna memobilisasi sumber daya keuangan yang diperlukan.
"Peluncuran vaksin COVID-19 menimbulkan harapan," katanya, tetapi memperingatkan bahwa orang yang terkena dampak konflik dan tidak aman berisiko tertinggal dari upaya vaksinasi.
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Simak video pilihan di bawah ini:
Kontribusi Amerika Serikat
Sementara itu Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengawali kehadiran internasionalnya pada pertemuan online itu.
Ia mengatakan pemerintahan Biden akan bekerja dengan mitra-mitra untuk memperluas produksi dan kapasitas distribusi, dan meningkatkan akses vaksin COVID-19 termasuk ke populasi yang terpinggirkan.
Dia juga mengatakan Washington akan membayar lebih dari US$ 200 juta dalam kewajibannya kepada WHO pada akhir bulan ini.
Pendanaan untuk organisasi itu tahun lalu dihentikan di bawah pemerintahan Trump, yang tidak menyukai cara WHO menangani pandemi virus corona.
Advertisement
