Liputan6.com, Jakarta Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyebut keterpakaian tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR) COVID-19 di 7 provinsi pelaksana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kini di bawah 70 persen. Angka ini mengalami penurunan, sebelumnya keterpakaian tempat tidur COVID-19 bisa di atas 75 persen.
"Tempat tidur di semua Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di kota besar, khususnya di 7 provinsi PPKM saat ini juga telah mengalami penurunan yang cukup menonjol sekali, ya cukup signifikan," jelas Doni saat Rapat Koordinasi Satgas Nasional pada Sabtu, 20 Februari 2021.
"Semula itu presentasenya di atas 80 persen, sekarang sudah berada di bawah 70 persen. Tinggal beberapa daerah saja yang mungkin sekitar 71, 72 atau 73 persen."
Baca Juga
Advertisement
Dari data RS Online Kementerian Kesehatan per 20 Februari 2021 pukul 13.15 WIB, Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas Nasional Dewi Nur Aisyah memaparkan, secara umum, tidak ada provinsi di Indonesia yang memiliki keterpakaian tempat tidur COVID-19 di atas 70 persen.
"Ini adalah kabar baik untuk kita semua. Yang harus hati-hati ada 7 provinsi dengan angka BOR antara 50- 70 persen. Dari 7 provinsi, 4 di antaranya adalah provinsi pelaksana PPKM (Banten, DKI Jakarta, Bali, Jawa Barat). Tapi ini sudah berhasil kita tekan," paparnya.
"Kalau sebelum PPKM kebanyakan angka BOR-nya 80 persen. Saat ini, BOR sudah di angka rentang 50 sampai kurang dari 70 persen. Tiga provinsi lain pelaksana PPKM (Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah) bahkan BOR-nya sudah bisa kurang dari 50 persen."
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Saksikan Video Menarik Berikut Ini:
Rincian Keterpakaian Tempat Tidur COVID-19 di 7 Provinsi PPKM
Perkembangan keterpakaian tempat tidur COVID-19 di 7 provinsi pelaksana PPKM per 19 Februari 2021 sebagai berikut:
1. Banten 63,22 persen
2. DKI Jakarta 67,15 persen
3. Bali 58,28 persen
4. Jawa Barat 57,25 persen
5. Yogyakarta 52,21 persen
6. Jawa Timur 46,19 persen
7. Jawa Tengah 35,76 persen
Doni Monardo berharap evaluasi pelaksanaan PPKM dapat membuahkan hasil yang baik. Apalagi PPKM berbasis mikro diperpanjang dari 23 Februari-8 Maret 2021.
"Mudah-mudahan apa yang telah kita upayakan hasilnya bagus dalam evaluasi, sehingga tetap dipertahankan. Bagi daerah yang belum optimal hasilnya, segera lakukan perbaikan dan pembenahan (penanganan COVID-19)," katanya.
"Kita harapkan PPKM yang diperpanjang bisa lebih sukses hasilnya."
Para kepala desa dan lurah juga diminta bekerja sama dengan berbagai pihak demi terwujudnya PPKM berbasis mikro, yang mana menyasar tingkat desa dan kelurahan.
"Kepala desa dan lurah diharapkan tidak boleh bekerja sendirian, harus juga mampu menggandeng seluruh RT dan RW serta mengikutsertakan seluruh komponen yang ada di desa dan kelurahan," pesan Doni.
Advertisement
