Ketua Komisi X Sayangkan Slot Sejuta PPPK Guru Honorer Hanya Terisi 50 Persen

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian PAN RB memastikan telah menutup pengajuan formasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi 1 juta guru juta honorer. Sayangnya jumlah formasi yang diajukan pemerintah daerah (Pemda) untuk diseleksi tersebut hanya di kisaran 500 ribu guru honorer.

"Kami sangat menyanyangkan slot formasi yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal sehingga jumlah formasi kebutuhan seleksi PPPK guru honorer yang diajukan pemerintah daerah hanya sekitar 50% dari slot yang disediakan," ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Selasa (23/2/2021).

Untuk diketahui, pengajuan usulan formasi untuk program 1 juta guru PPPK seharusnya sudah ditutup pada tanggal 31 Desember 2020. Namun demikian, karena formasi yang masuk masih belum mencapai target yang ditentukan, maka diundur sampai dengan akhir Januari ini.

Kendati demikian tetap saja slot formasi sebanyak 1 juta kursi belum juga terpenuhi. Plt Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB Teguh Widjinarko memastikan jika Kemenpan RB tidak mungkin lagi memperpanjang masa pengajuan formasi PPPK untuk guru honorer.

Huda mengatakan, sejak awal telah mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menggenjot sosialisasi pembukaan satu juta formasi PPPK untuk guru honorer. Kendati demikian di lapangan masih terjadi kesimpangsiuran informasi sehingga menimbulkan keraguan dari pemerintah daerah sebagai otoritas yang berhak mengajukan formasi ke pemerintah pusat.

"Dari informasi yang masuk kepada kami, pemerintah daerah masih ragu terkait dengan skema penggajian untuk guru honorer jika mereka diangkat PPPK. Apakah benar-benar menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau masih membebani keuangan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Akhirnya banyak pemerintah daerah yang enggan untuk mengajukan formasi PPPK untuk guru honorer," ujarnya.

Kondisi ini, lanjut Huda sangat merugikan para guru honorer. Mereka yang bertahun-tahun menunggu perbaikan nasib, harus kembali memendam harapan. Padahal di sisi lain kesempatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dibuka.

"Para guru honorer ini sudah lama memendam keinginan agar segera diangkat sebagai ASN baik PNS maupun PPPK. Saat dibuka kesempatan ternyata tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena persoalan teknis. Ini tentu sangat disayangkan," katanya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: