Liputan6.com, Manila - Kementerian kesehatan Filipina mengatakan Rabu (24/2) akan menyelidiki penggunaan ilegal vaksin COVID-19 yang tidak sah.
Hal ini terjadi setelah seorang penasihat presiden Filipina mengaku menerima suntikan vaksin Sinopharm yang diselundupkan ke negara itu.
Baca Juga
Advertisement
Ramon Tulfo, pembawa acara di radio dan televisi mengungkapkan di kolom surat kabar pada 20 Februari bahwa ia menerima dosis pada bulan Oktober 2020 yang juga hasil selundupan.
"Saya mendapatkan vaksin dari seorang teman yang menyelundupkannya ke negara itu," kata Tulfo kepada One News.
Berita bulan lalu tentang unit pengawal presiden Filipina yang juga menerima vaksin serupa memicu kritik dari anggota parlemen tentang akses istimewa dan pelanggaran hukum.
Beberapa pejabat pemerintah juga menerima suntikan Sinopharm, kata Tulfo, menambah spekulasi bahwa vaksin tersedia di pasar gelap.
Simak video pilihan di bawah ini:
Belum Disetujui FDA
Administrasi Makanan dan Obat (FDA) belum menyetujui penggunaan vaksin Sinopharm, membuat impor dan distribusinya ilegal.
Sama halnya dengan Amerika Serikat, Sinopharm belum meminta izin penggunaan darurat di Filipina.
"Kami sedang menyelidiki karena tidak baik mempelajari inokulasi yang tidak melalui prosedur yang tepat," kata kepala FDA Rolando Enrique Domingo.
Wakil Menteri Kesehatan Filipina Rosario Vergeire mengatakan penerima vaksin tidak resmi juga bertanggung jawab atas hal ini.
Filipina belum memulai vaksinasi atau menerima vaksin COVID-19 apa pun yang telah disetujui untuk penggunaan darurat, meski memiliki jumlah kasus dan kematian yang cukup tinggi.
Advertisement
