Liputan6.com, Jakarta - Skema percontohan untuk mengubah hotel dan guest house yang "kurang dimanfaatkan" jadi perumahan sementara bagi warga Hong Kong berpenghasilan rendah telah menarik setidaknya 10 pertanyaan. Rencana itu memungkinkan harga sewa dibatasi 25 persen dari pendapatan penyewa.
Melansir laman South China Morning Post, Jumat (26/2/2021), pejabat perumahan mengatakan pada anggota parlemen bahwa pemerintah akan menggunakan pendanaan 95 juta dolar Hong Kong (Rp175 miliar) dari Dana Peduli Komunitas untuk rencana hunian sementara tersebut.
Rencana ini diumumkan pemimpin eksekutif Hong Kong, Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, dalam pidato kebijakannya pada November 2020. Tujuannya menyubsidi hotel terdampak pandemi COVID-19 jika mereka bersedia menyewakan kamar sebagai rumah transisi bagi orang-orang yang menunggu lama untuk perumahan umum.
Baca Juga
Advertisement
Lebih dari 10 pertanyaan telah diterima dari guest house, menurut Carlson Chan Ka-shun, direktur tugas khusus di Biro Transportasi dan Perumahan. Sementara, anggota parlemen terbelah, sebagian mendukung, lainnya masih mempertanyakan bagaimana skema itu akan dilaksanakan.
Anggota parlemen sektor pariwisata, Yiu Si-wing, mengatakan bahwa industri hotel menyoroti beberapa masalah, termasuk tanggung jawab pada biaya mengubah kamar jadi rumah dan memulihkannya kembali ke kondisi semula setelah skema berakhir. "Penyewa akan tinggal lebih lama, artinya lebih banyak kerusakan bisa terjadi pada kamar," katanya.
Peter Shiu Ka-fai, dari sektor grosir dan eceran, bertanya bagaimana subsidi kamar untuk hotel dan guest house akan ditentukan. Juga, bagaimana harga sewa akan dihitung.
Subsidi untuk setiap kamar dikatakan dibatasi hingga 133,5 ribu dolar Hong Kong (Rp246 juta) selama dua tahun. "Ukuran kamar dapat memengaruhi jumlah subsidi Anda, apakah Anda akan menyesuaikan tingkat subsidi berdasarkan ukuran kamar?” ia bertanya pada para pejabat.
**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Menyesuaikan Lokasi dan Ukuran Kamar
Chan mengatakan, biro tersebut akan memeriksa harga sewa yang ditetapkan hingga 25 persen dari pendapatan penyewa. Target tarif sewa sesuai dengan yang ditetapkan untuk beberapa proyek perumahan transisi menggunakan lahan pemerintah yang kosong.
Ia juga menambahkan bahwa subsidi dapat digunakan untuk membeli fasilitas jika hotel atau guest house membutuhkannya. Mengkonfirmasi laporan sebelumnya oleh Post, ia mengumumkan target 800 kamar untuk skema tersebut, dengan LSM memimpin dalam menetapkan harga sewa dan mengelola perjanjian sewa.
Chan mengkonfirmasi sebuah LSM dan hotel telah menandatangani nota kesepahaman, di mana 161 kamar akan disediakan. Meski ia tidak menyebutkan nama pihak-pihak tersebut, Post melaporkan sebelumnya bahwa Hotel Cruise di To Kwa Wan dan LSM Lok Sin Tong terlibat.
Penggunaan perjanjian sewa standar dalam skema dan penyesuaian sewa sesuai ukuran kamar juga sedang dipahami lebih lanjut, kata Chan. Pejabat akan melihat tingkat sewa yang dikenakan LSM sambil mempertimbangkan ukuran dan lokasi kamar.
Advertisement
