Jakarta - Para pemimpin Afghanistan mengaku merasa kecewa sekaligus frustasi, usai setahun setelah perjanjian AS-Taliban. Hal ini lantaran meningkatnya jumlah kekerasan yang dilakukan oleh kelompok militan yang telah memakan korban warga sipil.
Perjanjian itu, yang ditandatangani pada 29 Februari 2020, meminta penarikan semua pasukan AS sebelum Mei 2021, tetapi hanya jika Taliban menepati janji untuk memutuskan hubungan dengan kelompok-kelompok teroris dan berpartisipasi dalam pembicaraan intra-Afghanistan untuk gencatan senjata permanen dan peta jalan politik bagi Afghanistan. Demikian seperti melansir VOA Indonesia, Minggu (28/2/2021).
Advertisement
Lebih dari 3.000 warga sipil tewas, dan 5.800 lainnya terluka di Afghanistan pada tahun 2020, menurut sebuah laporan yang diterbitkan Selasa oleh Misi Bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA).
UNAMA mengatakan korban sipil meningkat 45 persen setelah dimulainya negosiasi intra-Afghanistan pada 12 September di Doha, Qatar.
**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Meningkatnya Kekerasan oleh Taliban
Pembicaraan intra-Afghanistan dimulai enam bulan lebih lambat dari yang dijadwalkan karena perselisihan antara pemerintah Afghanistan dan Taliban terkait pembebasan 5.000 tahanan Taliban.
Sebagian pejabat Afghanistan mengatakan bahwa meninggalkan Kabul dari kesepakatan Februari 2020 hanya membuat Taliban lebih berani untuk meningkatkan permusuhan.
Taliban pada saat itu berdalih bahwa mereka tidak akan berbicara dengan pemerintah Afghanistan karena mereka tidak mengakuinya sebagai penguasa yang sah.
Pemerintahan baru AS telah menyatakan berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah Afghanistan pada masa depan. Para pejabat di Washington mengatakan mereka sedang meninjau kesepakatan itu, termasuk evaluasi apakah Taliban memenuhi komitmen mereka.
Advertisement
