HEADLINE: Setahun COVID-19 di Indonesia, Tantangan dan Solusi Kendalikan Pandemi?

Tepat setahun usai dilaporkannya kasus pertama di Indonesia, Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono melaporkan bahwa varian baru virus Corona COVID-19 yang pertama kali diidentifikasi di Inggris, telah ditemukan di Tanah Air. Kasus mutasi virus Corona itu ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 462 virus SARS-CoV-2 yang beredar di Tanah Air dalam beberapa bulan terakhir.

"Kalau satu tahun yang lalu kita menemukan kasus 01 dan 02 COVID-19, tadi malam saya mendapatkan informasi bahwa tepat satu tahun hari ini, kita menemukan mutasi B117 UK mutation di Indonesia," kata Dante dalam kegiatan Inovasi Indonesia untuk Indonesia Pulih Pasca Pandemi, yang disiarkan juga secara virtual di Youtube Kemenristek/BRIN pada Selasa (2/3/2021). 

Sejak pertama kali merebak di Wuhan, SARS-CoV-2 telah mengalami beberapa mutasi, salah satunya yang ditemukan di Inggris. Varian baru virus Corona itu menyebar cepat di Inggris lalu ke beberapa negara lain. Daya tularnya disebut tujuh kali lebih cepat dari varian virus SARS-CoV-2 yang sudah ada.

Seperti ketika SARS-CoV-2 pertama kali ditemukan di Indonesia, kali ini pun ada dua kasus dari varian baru virus Corona dari Inggris yang terdeteksi. Dante mengatakan, hal itu berarti Indonesia akan menghadapi pandemi ini dengan tingkat kesulitan yang semakin berat.

"Refleksi itu akan membuat tantangan baru kita ke depan untuk lebih mengembangkan proses-proses yang berkaitan dengan riset yang semakin cepat, model-model penanganan yang lebih baik, dan studi-studi epidemiologis secara analitik, karena proses mutasi ini sudah ada di sekitar kita." 

Terdeteksinya kasus varian COVID-19 dari Inggris ini menambah panjang pekerjaan rumah Pemerintah untuk mengatasi pandemi. Sebelumnya sejumlah pihak menilai, meski satu tahun telah terlewati, masih banyak tantangan yang dihadapi Pemerintah dalam mengendalikan pandemi COVID-19 di Tanah Air. Seperti diungkap oleh pakar epidemiologi Universitas Indonesia (UI), Ede Surya Darmawan, penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia belum terkendali meski sudah berusia setahun lamanya. Menurut dia, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah menyelesaikan masalah Corona ini.

"Ya belumlah, belum selesai. Buktinya kasus aktif kita masih 160 ribu, terus positivity rate kita masih di atas 5 persen, kematian masih belum di bawah 2 persen, dunia kan sudah dua persen ya, kita masih di atasnya ya," kata Ede saat dikonfirmasi Liputan6.com, Selasa (2/3/2021). 

Di tambah lagi, menurut Ede, testing di Indonesia masih kurang maksimal. Kendati begitu, di satu sisi dia mengapresiasi capaian kesadaran masyarakat terhadap pandemi ini yang makin meningkat.

"Artinya ada kesadaran publik betapa pentingnya kesehatan, tantangan berikutnya kan kita ingin mendorong kesadaran publik ini diwujudkan dengan penguatan public health yang benar," ungkap Ede.  

Sementara itu, Ketua Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Adib Khumaidi, SpOT, menilai, implementasi pencegahan COVID-19 di Indonesia masih lemah. 

“Masih lemah dalam implementasi pada fase pencegahan seperti dalam screening test, tracing, dan tracking-nya serta belum siapnya masyarakat dalam mematuhi protokol COVID-19 dan menjaga jarak sosial,” ujar Adib kepada Health Liputan6.com, Minggu (28/2/2021).

Ia menambahkan, kondisi kapasitas tenaga kesehatan juga masih terbatas. Walaupun sudah ada peningkatan tata laksana kasus, tetapi masih terdapat keterbatasan ruang rawat.

“Hal ini perlu menjadi konsentrasi dalam penyesuaian masalah kesehatan ke depannya,” kata Adib.

Secara garis besar, Adib menyebut ada empat permasalahan pokok dalam penanganan COVID-19 di Indonesia, yakni regulasi mengenai sistem kesehatan nasional yang belum kuat dan sinergis; ketidaksiapan sistem kesehatan nasional dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19.; ketergantungan industri dan teknologi kesehatan terhadap luar negeri; ketidaksiapan, kurangnya kesadaran, dan ketidakpatuhan masyarakat dalam menghadapi situasi pandemi. 

Terkait tantangan yang dihadapi Pemerintah dalam mengendalikan pandemi, Guru Besar FKUI Prof Ari Fahrial Syam menilai, dari sisi penanganan kesehatan, layanan untuk COVID-19 saat ini sudah jauh lebih baik meski pada awalnya terlambat. Menurutnya, secara keseluruhan, penanganan kesehatan untuk pasien saat ini sudah tidak ada masalah.

"Kita sudah mengenal penyakit ini dengan baik sekarang. Kemudian laboratorium dan rumah sakit juga sudah melakukan skrining dengan baik."

Saat ini, ia mengatakan bahwa tetap dibutuhkan dukungan dari pemerintah seperti soal ketersediaan obat-obatan, serta yang penting adalah bagaimana mempertahankan insentif tenaga kesehatan agar tidak selalu terlambat.

Selain itu, Ari mengatakan yang harus dijaga adalah bagaimana mencegah rumah sakit tidak terbebani akibat adanya lonjakan kasus. Sehingga, ia menegaskan kebijakan "gas dan rem" harus dilakukan dengan konsisten.

"Yang kita takutkan orang sudah mulai tenang, kasus sudah mulai turun, jarang orang yang kena, lengah. Seperti di negara lain, masuk second wave, itu yang tidak kita inginkan," kata Ari.

Di masyarakat, Ari menyebut bahwa orang sudah semakin sadar pentingnya protokol kesehatan. Menurutnya, saat ini sudah tidak mungkin untuk melakukan lockdown.

Maka dari itu, yang terpenting sekarang adalah mempertahankan agar masyarakat dapat beraktivitas sembari tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Secara umum dengan peralatan, juga sudah memungkinkan orang untuk beraktivitas seperti normal. Skrining, swab antigen, kalau diperlukan. Artinya ya skrining makin baik, protokol kesehatan juga semakin baik, mudah-mudahan aktivitas bisa terlaksana dengan baik."

Masalah hoaks juga menjadi PR dalam penanganan pandemi hingga saat ini. Ari pun secara tegas meminta agar pemerintah harus bertindak tegas untuk hal ini.

"Pemerintah harus tegas. Mana yang membuat hoaks itu tangkap, penjarakan," kata Ari. "Tidak usah takut sama hal-hal seperti itu."

Ari pun mengatakan, yang perlu dipertahankan bagi pemerintah adalah menjaga agar pengadaan dan distribusi vaksin tetap konsisten. Selain itu, upaya 3T juga harus terus menerus dilakukan.

"Bagi masyarakat, tetap ingat kita masih berada dalam pandemi. Kita masih tetap harus 3M," pungkasnya.

Dalam setahun terakhir, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan bahwa pemerintah terus bekerja keras unruk mengendalikan pandemi dengan berbagai kebijakan.

"Pemerintah terus berupaya mengendalikan pandemi Covid-19 melalui sejumlah kebijakan," ujar Jokowi melalui akun instagramnya @jokowi, Selasa (2/3/2021). 

Sejumlah kebijakan yang telah diterapkan untuk menekan kasus Covid-19 yakni, pembatasan kegiatan berskala besar (PSBB) hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Jawa-Bali.

Saat ini, pemerintah bahkan menerapkan kebijakan PPKM skala mikro yang diyakini mampu menekan laju penularan virus corona.

"PPKM skala mikro dengan melibatkan perangkat pemerintahan hingga unsur terkecil di tingkat RT/RW," kata Jokowi. 

Hal tersebut juga disampaikan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo. "Sasarannya adalah bagaimana ujung tombak (penanganan COVID-19) berada di tingkat desa dan kelurahan. Pendekatan penanganan pun lewat RT dan RW," ujarnya.

"Kalau kepemimpinan baik, maka akan lebih banyak lagi RT zona wilayahnya hijau, desa dan kelurahan juga zona hijau. Cara ini lebih baik untuk mengurangi angka yang terpapar COVID-19." 

Selain menerapkan PPKM Mikro, Pemerintah juga telah memulai program vaksinasi massal sejak 13 Januari 2021. Vaksinasi tahap awal diprioritaskan untuk dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya.

Adapun vaksinasi Covid-19 tahap kedua yang tengah berlangsung ditujukan untuk 16,9 juta pelayan dan pekerja publik. Kemudian, 21,5 juta penduduk lanjut usia atau lansia.

"Pada saat yang sama, kita semua tetap harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, mamakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak," jelas Jokowi.

Pemerintah sendiri menargetkan 182 juta penduduk Indonesia harus disuntik vaksin Covid-19 untuk mencapai herd immunity atau kekebalan komunal. Jokowi menargetkan program vaksinasi Covid-19 harus rampung pada 2021. 

Pemerintah juga mendukung inovasi riset yang tengah dikembangkan Kemenristek/BRIN terkait deteksi antibodi. Upaya ini dinilai membantu mengukur kemampuan Indonesia soal herd immunity.

Doni optimistis COVID-19 bisa terkendali pada 17 Agustus 2021 mendatang.

Sementara itu, terkait temuan varian baru virus Corona yang disebut-sebut mudah menular ini, Satgas COVID-19 mengatakan bakal melakukan penelusuran siapa saja yang kontak dengan pasien tersebut.

"Adanya temuan ini ditindaklanjuti segera dengan penelusuran kasus, untuk mencegah meluasnya penularan," kata Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito dalam konferensi pers daring, Selasa, 2 Maret 2021.

Monitoring yang lebih ketat juga bakal dilakukan di pintu-pintu kedatangan internasional yang ada di Indonesia. Baik itu lewat udara maupun laut.

"Petugas di pintu kedatangan bersama lembaga dan kementerian serta Satgas akan melakukan monitoring serta evaluasi terkait implementasi di lapangan," tutur Wiku.

Dalam penanganan COVID-19, Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Dr. Adib Khumaidi, SpOT, menyebutkan empat strategi penanganan yang bisa dilakukan.

Strategi pertama dalam menangani COVID-19 adalah memperkuat sinergitas regulasi tentang sistem kesehatan nasional yang adaptif dengan pandemi.

“Sehingga sistem kesehatan nasional ini menjadi lebih fleksibel dan siap dengan kondisi-kondisi emergensi seperti yang saat ini terjadi,” ujar Adib dalam konferensi pers IDI, Senin (1/3/2021).

Menurutnya, strategi pertama ini dapat dicapai dengan:

• Penguatan Puskesmas dalam rangka meningkatkan fungsi promotif dan preventif serta pelayanan kesehatan di daerah sulit.
• Sinkronisasi sektor hulu, regulasi, operasional dan hilir sebagai fokus utama.
• Mengatur mengenai perlindungan dan hak tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan. 

Strategi kedua adalah melakukan penyiapan sistem kesehatan nasional yang dapat dicapai dengan:

• Menyiapkan rumah sakit untuk menangani penyakit yang berpotensi wabah.
• Melakukan clustering untuk menetapkan rumah sakit COVID-19 dan non-COVID dengan mempersiapkan protokol dan alat-alat kesehatan yang memadai.
• Melakukan penataan sistem rujukan dan distribusi tenaga medis serta tenaga kesehatan.
• Melakukan penataan terhadap kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan riil.
• Mendorong Indonesia menjadi pusat penyakit menular (tropical disease, new emerging disease, dan re-emerging disease).
• Meningkatkan anggaran program kesehatan sesuai dengan amanat UU Kesehatan dan standar WHO minimal 5 persen.
• Membangun dan meningkatkan digital teknologi informasi di bidang kesehatan. 

Strategi ketiga yaitu memperkuat industri dan teknologi kesehatan yang mencakup:

• Membangun dan mengembangkan industri kimia dasar.
• Mempercepat transfer teknologi di bidang kesehatan.
• Membangun dan mempersiapkan infrastruktur.
• Mempercepat pusat-pusat penelitian dan pengembangan sebagai prioritas nasional. 

Strategi terakhir berkaitan dengan memperkuat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dengan cara:

• Memprioritaskan program promotif dan preventif di bidang kesehatan.
• Mendorong masyarakat untuk pola hidup sehat dan adaptasi kebiasaan baru.
• Memberdayakan organisasi informal di tingkat masyarakat khususnya RT dan RW sebagai garda terdepan.
• Meningkatkan ketersediaan literasi dan sumber-sumber informasi tentang COVID-19.
• Mengoptimalkan peran IT dan penggiat sosial media dalam menyebarluaskan informasi kesehatan dan penanganan COVID-19.
• Mengintensifkan gerakan masyarakat sehat dengan melakukan penguatan pada kader-kader kesehatan di tingkat desa dan kelurahan. Revitalisasi peran Posyandu dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS).
• Mengintensifkan pendidikan kesehatan sejak usia dini.
• Membangun sinergi dengan organisasi-organisasi profesi kesehatan, kemasyarakatan, dan keagamaan.

Adib juga menyebutkan indikator terjadinya perbaikan adalah angka tingkat positif turun hingga 5 persen sesuai dengan rekomendasi standar WHO. “Dan jumlah orang yang dilakukan testing mencapai 2 orang per 1.000 tes per minggu. Case fatality rate dan attack rate menurun serta case recovery rate yang jauh meningkat,” tutup Adib.  

Pada kesempatan berbeda, epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan, konsep penanganan pandemi ke depannya harus diubah. Bukan lagi membebaskan, tetapi mengendalikan pandemi. Menurutnya, beberapa negara yang belum melakukan vaksinasi pun bisa tetap aman jika wabah terkendali.

"Kita berusaha keras maksimal membangun sistem yang ada, sehingga yang penting bukan membebaskan Indonesia dari pandemi, tetapi mengendalikan pandemi," pungkasnya.

Ke depannya, Pandu mengatakan bahwa penting bagi pemerintah saat ini untuk lebih berinvestasi di sistem kesehatan masyarakat. Hal ini juga demi menghadapi pandemi lain yang mungkin akan terjadi di masa depan.

"Ini kesempatan bagi Presiden Jokowi, supaya dia dikenang seumur hidup, adalah membangun sistem. Sistem surveilans, sistem penanganan pelayanan primer, rumah sakit. Jadi sistem kesehatan publiknya harus dibenahi."