Liputan6.com, Jakarta Usai memecat tujuh kadernya yang dianggap ingin melakukan kudeta atau dikenal dengan istilah Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD), kursi Ketua Umum yang diduduki Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) semakin kencang diguncang melalui kabar Kongres Luar Biasa (KLB).
Pendiri Partai Demokrat Hencky Luntungan mengklaim Kongres Luar Biasa (KLB) akan digelar bulan Maret 2021 ini.
Advertisement
"Bulan Maret, mungkin minggu pertama atau kedua. Tapi nanti H-3 kita akan beritahu dan ekspose," kata Hencky saat dikonfirmasi, Selasa (2/3/2021).
Meski menyatakan bulan Maret akan digelar KLB, dirinya masih tak mau mengungkapkan tempatnya.
"Belum saya ekspose juga. Tapi itu barang jadi, kesiapan kita sudah selesai," klaim Hencky.
Dirinya pun membantah tudingan DPP Partai Demokrat jika KLB yang digelar adalah ilegal. "Kalau ilegal ya silakan bicara dari sisi hukum ya. Kalau ilegal, kalian menetapkan AD/ART itu pun ilegal karena tidak diplenokan," kata Hencky.
Dia mengklaim mengantongi dukungan suara dari tingkat DPC untuk menggelar KLB. "Sudah di 300-an mau 400. Sudah 70-80 persen kok," kata Hencky.
Namun, Dia enggan mengungkap dari mana saja suara dukungan itu, lantaran takut DPP Demokrat melakukan pemecatan. "Tidak usah kita sebut, nanti bisa dipecat habis sama mereka," kata Hencky.
Dia juga membantah bahwa KLB harus seizin Majelis Tinggi Partai Demokrat, yang diketahui itu dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang merupakan ayahanda dari Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY.
"Tidak mestilah. Jika konstituen DPC, DPD siap untuk melakukan KLB, itu sah," ungkap Hencky.
Sementara, kader Demokrat yang dipecat Darmizal mengatakan, jumlah suara 380 itu sama dengan dukungan Marzuki Alie saat maju berhadapan dengan Susilo Bambang Yudhoyono KLB 2013.
"Jumlah tersebut adalah dukungan terhadap pak Marzuki Alie saat maju sebagai calon Ketua Umum saat KLB 2013 di Bali. Namun terhalang SBY yang meminta Pak MA mundur melalui Anas dan Gede Pasek. Waktu itu, saya yang dampingi teman saat bertemu pak Marzuki Alie," ujar Darmizal.
Darmizal mengatakan, jumlah dukungan kader KLB kali ini lebih jauh dari itu. Sehingga, pihaknya yakin KLB akan berjalan sukses. Ketika ditanya apakah sumber suara dukungan DPC itu merupakan pendukung Marzuki, Darmizal menjawab normatif.
"Datang dari Sabang sampai Merauke, dari Miyangas sampai pulau Rotte, semua bersatu tanpa kecuali," kata Darmizal.
Sementara, mantan politisi Demokrat yang juga salah satu menginisiasi KLB, Darmizal mengatakan sudah menyiapkan tema untuk acara tersebut.
Tema yang dibawakan adalah 'Menjemput Kembali Semua Yang Tertinggal dan Berkumpul Kembali Semua Yang Tersebar'.
Darmizal mengatakan, KLB ini mengembalikan Partai Demokrat ke khitahnya menjadi partai nasionalis religius, terbuka dan modern.
"Partai Demokrat kembali ke khitahnya, nasionalis-religius, terbuka dan modern," ujarnya.
Darmizal mengatakan, arti tema KLB ini akan menjadikan partai Demokrat sebagai rumah besar dan saluran politik bagi seluruh kader dan rakyat di Indonesia.
"Partai Demokrat dapat menjadi rumah besar dan saluran politik terbaik seluruh kader dan rakyat Indonesia," kata dia.
Para Kandidat
Darmizal mengungkap sejumlah tokoh potensial yang menjadi kandidat ketua umum di KLB Partai Demokrat. Nama-nama tokoh ini disebut oleh para kader yang mendorong KLB.
Selain nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, ada juga yang mengusulkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, serta Ketum Partai Emas, Hasnaeni.
"Mantan Ketua DPD PD Kaltim, pak Isran Noor yang saat ini Gubernur Kaltim, ada juga sebut nama Ridwan Kamil dan lain-lain. Bahkan Wanita Emas Hasnaeni yang sekarang Ketum Partai Emas juga berminat jadi Ketum Partai Demokrat," ujar Darmizal kepada wartawan, Selasa (2/3/2021).
Dari internal Partai Demokrat, nama Edhie Baskoro Yudhoyono juga didorong supaya maju di KLB. Darmizal mengatakan, kader Demokrat menginginkan Ibas maju karena pengalaman politiknya sudah matang.
"Ada beberapa kader yang menginginkan Ibas maju sebagai calon Ketum, karena berbagai keunggulan yang dimilikinya, seperti karir politik dan lama di parlemen. Lebih dekat pada kader dan lebih terbuka," kata Darmizal.
Dia juga memastikan Moeldoko tetap menjadi harapan mayoritas kader yang menginginkan KLB.
"Sampai saat ini, nama Pak Moeldoko menjadi harapan mayoritas teman-teman yang akan diminta menjadi Ketua Umum," ucapnya.
Darmizal mengatakan, siapapun yang terpilih sebagai ketua umum harus melalui mekanisme AD/ART yang benar. KLB dinilai jalan untuk menjadikan Partai Demokrat yang terbuka dan modern.
"KLB satu satunya jalan terbaik menuju arah ke situ, karena jika masih dikelola oleh hanya keluarga kecil dan berbudaya dinasti, maka partai pasti semakin tenggelam sehingga hilang dalam blantika politik nasional," ucap dia.
Darmizal menilai, anjloknya Demokrat mulai terjadi saat SBY mengambilalih kekuasaan partai, menggantikan Anas Urbaningrum yang tersandung kasus korupsi.
"Arah tenggelamnya sudah terasa pasca KLB yang menjadikan SBY sebagai ketua umum menggantikan Anas Urbaningrum," ungkap dia.
Senada, Organisasi Sayap Partai Demokrat, Kader Muda Demokrat (KMD) yang mempunyai hak suara, mendorong digelarnya KLB agar AHY mundur dari jabatan Ketua Umum.
Pihaknya mengusulkan dua nama pengganti AHY. Yakni Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.
"Kami mengusulkan sebagai ketua umum dan Sekjen sebagai berikut. Pak Moeldoko sebagai Ketua Umum dan Pak Ibas sebagai Sekjen," ungkap Aswin.
Dia menjelaskan meminta AHY mundur, karena dipandang ada krisis kepemimpinan di Demokrat saat ini. Dan ini bentuk untuk membesarkan partai.
"Kami KMD meminta semua DPC dan DPD untuk hadir pada acara KLB untuk memilih ketua umum yang baru dengan niat baik membesarkan Partai Demokrat," kata Aswin.
Mantan Sekretaris Jenderal Demokrat Marzuki Alie ingin memastikan apakah Kongres Luar Biasa (KLB) tersebut memenuhi aturan dan kuorum. Jika sudah memenuhi aturan dan ada yang mendukungnya untuk maju di KLB Demokrat, maka dirinya siap.
"Kalau saya enggak diminta, saya enggak maju. Kalau diminta itu kan berarti panggilan tugas," ungkap Marzuki.
Meski demikian, dia mendukung proses KLB Demokrat ini berlangsung.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Mendapat Perlawanan
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra meminta mantan kader Partai Demokrat yang dipecat karena karena mendukung Kongres Luar Biasa (KLB) untuk tidak terbawa perasaan atau baper.
"Jangan baperlah. Mereka kan bukan kader kami lagi. Jangan lagi bawa-bawa nama Partai Demokrat," kata Herzaky dalam keterangan tulis, Senin (1/3/2021).
Herzaky menganggap berbagai pernyataan yang dilontarkan 7 kader yang telah dipecat dari keanggotaan partai berlambang Bintang Mercy itu hanyalah suara pihak yang kecewa. Untuk itu pihaknya merasa tak perlu menanggapi suara sumbang eks kader partainya itu.
"Apa yang disampaikan, itu hanya nyanyian sumbang orang-orang yang kecewa karena dipecat," katanya.
Menurut Herzaky langkah pemecatan dari partainya terhadap ketujuh mantan anggotanya itu karena dianggap melanggar aturan partai.
"Anda-anda dipecat karena tindakan Anda sendiri, terlibat dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat dan bekerja sama dengan oknum kekuasaan melakukan abuse of power serta mencederai demokrasi Indonesia," sebut dia.
Herzaky mengatakan, KLB yang didengungkan oleh segelintir pihak sifatnya inkonstitusional dan ilegal. Hal itu lantaran tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat.
"Di AD/ART sudah sangat jelas tercantum yang meminta dan mengusulkan KLB itu hanya ada dua cara. Cara pertama, diusulkan oleh majelis tinggi partai (MTP) yang ketuanya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi Sudah cukup jelas bahwa syarat pertama tidak mungkin karena Pak SBY sudah menyampaikan di video bahwa beliau tidak mendukung KLB," tegas dia.
Sedangkan cara kedua, lanjut Herzaky, adalah diusulkan sekurang-kurangnya minimal 2/3 dari total DPD dan minimal setengah dari 514 DPC se-Indonesia. Serta, disetujui oleh ketua majelis tinggi partai. "Jadi jelas, kalau tiba-tiba ada KLB sudah jelas inkonstitusional," paparnya.
Lebih lanjut, kata dia, hingga saat ini ketua DPD dan DPC se Indonesia yang telah mendapatkan SK dan tervalidasi dari DPP Partai Demokrat telah menyatakan kesetiaannya kepada AHY.
34 Ketua DPD Demokrat, lanjutnya, juga meminta DPP untuk memecat para pengkhianat yang bekerja sama dengan oknum pejabat penting pemerintahan dalam melakukan GPK PD.
"34 DPD itu sudah menyatakan kesetiaan kepada (kepengurusan) DPP, dan bahkan sudah datang ke Jakarta untuk menyatakan kesetiaannya," ucapnya.
"Jadi, sudah pasti kalau ada yang melaksanakan KLB, itu inkonstitusional karena tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat yang berlaku, dan ilegal karena bukan pemilik suara yang sah," pungkasnya.
Anggota Majelis Tinggi Partai (MTP) Partai Demokrat, Syarief Hasan menegaskan, kader yang telah dipecat tidak boleh menggunakan maupun mengatasnamakan Demokrat untuk manuver politik.
"Saya hanya mengingatkan bahwa kepada mereka yang telah dipecat untuk tidak lagi menggunakan atau mengatasnamakan Partai Demokrat lagi," kata Syarief.
Syarief menegaskan, beberapa pendiri Partai Demokrat yang ikut mendukung terjadinya KLB di kepemimpinan AHY merupakan pelanggar organisasi. Sikap itu, kata dia, bertentangan dengan organisasi pendiri partai.
"Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang lain, itu merupakan salah satu langkah yang melanggar organisasi forum komunikasi dan deklarator sendiri," ujar dia.
Menurut dia, tidak semua yang menyatakan sikap mendukung KLB merupakan para pendiri partai. Dia bilang, orang yang menamakan pendiri itu sebenarnya hanya satu hingga dua orang saja.
"Yang lainnya itu bukan pendiri, hanya memasang label membikin label memasang di dirinya sendiri," ujarnya.
Advertisement
Tak Ada Figur Kuat
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan menilai, kudeta internal Partai Demokrat muncul karena partai tersebut sekarang ini tidak punya figur kuat seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Partai Demokrat tidak punya figur yang kuat lagi seperti Pak SBY. Di sisi lain proses penyelesaian konflik internal itu tidak ada, jadi dobel problemnya," kata Djayadi.
Dia mengatakan, figur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dimunculkan SBY tampaknya tidak bisa memainkan peran seperti SBY yang diharapkan para kader. AHY dari segi kualitas personal dan pengalaman belum bisa disamakan dengan ayahnya.
"Jadi salah satu contoh saja, kalau kemarin di masa Pak SBY, orang orang Partai Demokrat bisa misalnya merasa punya kegagahan, gagah gitu sebagai Partai Demokrat dengan membanggakan pemimpinnya, mungkin saat ini mereka tidak. Wah kami belum bisa tuh membanggakan pemimpin kami," tuturnya.
Seharusnya, kata dia, AHY dengan tim yang dimilikinya segera mentranformasi pola kepemimpinan di Partai Demokrat. Dari yang lebih didominasi figur SBY, menjadi sifatnya lebih kolegial.
"Itu cocok dengan masa pemilih yang cenderung makin milenial atau makin post milenial," kata Djayadi.
Dia menambahkan, tokoh-tokoh senior yang digeser bisa menimbulkan bibit masalah baru di internal partai.
"Mungkin banyak tokoh-tokoh seperti Marzuki Alie atau Max Sopacua ini merasa bukan regenerasi, tapi cutting off pemutusan generasi, dan itu belum tentu benar tapi menimbulkan bibit-bibit masalah," terangnya.
Djayadi melanjutkan, masalah itu pun timbul dengan isu misalnya ada penarikan iuran di Demokrat. Sehingga, ketika isu itu membesar, ada momen untuk memanaskan suasana hingga muncul isu kudeta Demokrat.
"Masalah masalah itu berjalan lalu membesar, ketika membesar begitu ada pembesaran itu terlihat signifikan. Maka baik pihak luar, pihak dalam nah ada timing, timing itu yang dimanfaatkan pihak pihak berkepentingan," tandas Djayadi.
